Liputan6.com, Jakarta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia melakukan diplomasi cukup intens dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Ia mengatakan diplomasi yang dilakukan berupaya menjembatani terjalinnya hubungan baik antara Myanmar dengan Bangladesh yang selama ini memburuk karena konflik daerah perbatasan.
Advertisement
Apa yang dilakukan pemerintah ini, menurut Retno, sebagai salah tugas Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan ikut serta menjaga perdamaian dunia.
"Saya melakukan diplomasi yang dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kegaduhan karena konflik Rohingya merupakan isu sangat sensitif menyangkut negara yang berdaulat penuh, kedaulatan sebuah negara harus dihormati," kata Retno, seperti dikutip Antara, Senin (2/1/2017).
Diakui Retno, tidak mudah untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di Rakhine Myanmar. Sebab terdapat sentimen isu agama yang menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut.
Untuk bisa terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan itu, Retno mengatakan tidak segan-segan meminta masukan pada pimpinan organisasi keagamaan di Tanah Air.
"Di dalam negeri saya melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan organisasi Islam, meminta masukan mereka bagaimana membantu mengatasi permasalahan masyarakat Muslim Rohingya," katanya.
Ia menambahkan, untuk bisa terlibat diplomasi langsung, Presiden Joko Widodo memberi perintah agar dirinya bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di Myanmar beberapa waktu lalu.
"Presiden memutuskan, saya bertemu langsung dengan Aung San Suu Kyi di kediaman beliau. Kami berbicara empat mata membahas masalah Rakhine. Kami sepakat tentang pentingnya pemerintah Myanmar dan ASEAN segera mengatasi situasi di Rakhine," ujarnya.
Dari pertemuan itu, lanjut Retno, ia dan Suu Kyi sepakat melakukan pertemuan lanjutan dengan para Menlu di tingkat ASEAN untuk membahas masalah pengungsi Rohingya.
Pada pertemuan para Menlu di tingkat ASEAN, pemerintah RI mengusulkan beberapa opsi, salah satunya pemerintah Myanmar membuka akses untuk aksi kemanusiaan dan membuka akses media agar situasi diketahui oleh dunia luar.
"Kita mengusulkan akses kemanusiaan dan akses pada media secara bertahap dan terbatas. Kita meminta Myanmar menyampaikan update tentang penanganan Rakhine," papar Retno.
