Liputan6.com, Jakarta - Di tengah maraknya potensi ketidakpastian pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 9 November 2016 lalu, di dalam negeri berkembang kabar baik yang patut dicermati.
Sentimen positif berasal dari dua lembaga riset ternama dan kredibel, yaitu AC Nielsen dan Danareksa Research Institute (DRI). Keduanya memaparkan hasil tentang kenaikan indeks kepercayaan konsumen, berdasarkan riset yang baru saja mereka lakukan.
Advertisement
Menurut survei Nielsen, indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia terus naik tahun 2016 hingga menembus 122 pada triwulan III, meningkat enam poin dibanding kuartal sama tahun 2015 sebesar 116.
Indeks yang menunjukkan optimisme konsumen ini merupakan terbaik ketiga di Asia-Pasifik, setelah India dan Filipina.
Ada dua indikator yang membuat indeks kepercayaan konsumen naik. Pertama, indikator keyakinan konsumen akan kondisi keuangan pribadi dalam 12 bulan ke depan yang cukup aman. Kedua, indikator keinginan berbelanja yang cukup meyakinkan.
Sementara itu, survei DRI menyatakan, ekspektasi perekonomian ke depan lebih baik sehingga membuat kepercayaan konsumen di Indonesia meningkat. Konsumen percaya pemerintah telah bekerja dengan baik, tercermin pada laju inflasi yang terkendali, yang terefleksi pada harga pangan yang relatif stabil.
DRI juga mencatat konsumen percaya, perekonomian yang membaik di masa depan akan mendorong naiknya investasi. Peningkatan investasi ini akan memicu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita, sehingga daya beli pun meningkat.
Pada akhirnya hasil survei kedua lembaga riset tersebut merupakan modal bagi harapan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Kepercayaan konsumen juga dapat berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Di antara negara-negara Asia, India, Tiongkok dan Indonesia merupakan tiga besar negara tujuan investasi terbaik. Bahkan bagi kalangan pebisnis Jepang, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India.
Apresiasi juga patut dialamatkan ke pemerintah, termasuk keberhasilannya dalam program amnesti pajak yang juga telah dipuji oleh dunia internasional.
Tugas Utama
Kini tugas utama pemerintah adalah memastikan setiap kebijakan yang diluncurkan dan tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik. Misalnya, pemerintah harus dapat menyukseskan pencairan belanja pemerintah pada kuartal IV agar mampu menjadi stimulus.
Ini akan semakin menguatkan dukungan konsumsi rumah tangga yang pada dua kuartal terakhir ini mampu tumbuh di atas 5 persen, setelah sebelumnya hanya mampu tumbuh di bawah 5 persen.
Mesin pendorong utama pertumbuhan kuartal keempat tahun 2016 yaitu dari ekspansi belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah di sektor infrastruktur, akan memberikan sumbangan besar di sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kalangan analis dan ekonom juga melihat kinerja ekspor akhir tahun akan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan, sejalan dengan harga sejumlah komoditas yang mulai meningkat.
Semula tahun 2016 harga komoditas diperkirakan turun 4 persen. Namun saat ini justru tumbuh positif 0,8 persen. Ini akan mendorong ekspor dan menyumbang dari sektor eksternal terhadap ekonomi.
Tugas lain adalah menjaga iklim investasi tetap kondusif dan atraktif. Pembangunan infrastruktur harus dipercepat, deregulasi terus didorong, serta paket kebijakan ekonomi yang ada harus terus dikawal agar terimplementasi dengan baik.
Publik berharap naiknya kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan apresiasi dunia internasional terhadap kinerja pemerintah Indonesia menjadi amunisi bagi terjadinya akselerasi perekonomian secara lebih nyata.
Jika momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan didukung oleh arah kebijakan yang konsisten dan kondusif, niscaya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bukanlah sesuatu yang sulit diraih.
Angka pertumbuhan 5 persen adalah base line. Artinya, Indonesia punya potensi tumbuh jauh di atas 5 persen. Bisa ke arah persen, bisa juga ke arah 7 persen.
Semuanya bergantung kepada manajemen pemerintah dalam mengelola semua potensi dan sumber daya nasional yang dimilikinya.
Peringkat Kemudahan Berusaha
Tak bisa diremehkan juga dukungan dari kalangan internasional. Lihat saja rilis Bank Dunia yang baru saja mengumumkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) untuk 190 negara yang disurvei.
Dalam survei itu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik tajam, dari posisi 106 tahun 2015 ke urutan 91 di 2016. Kenaikan 15 peringkat itu menunjukkan bahwa melakukan bisnis di Indonesia semakin mudah.
Indonesia pun mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal.
Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir, yang diukur oleh laporan Doing Business adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.
Reformasi dalam satu tahun terakhir juga ditujukan untuk menerapkan atau mendorong penggunaan sistem online. Memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional.
Saat ini seorang pengusaha hanya memerlukan waktu 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari.
Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online. Kalangan pengusaha Indonesia mengaku sudah merasakan perbaikan dalam kemudahan berusaha, khususnya dalam hal perizinan, setelah pemerintah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi.
Untuk menjaga momentum perbaikan tersebut, masih perlu upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur, serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti, dan implementasi kontrak.
Akhirnya, perbaikan peringkat ini merupakan kemajuan yang baik dan bisa memberikan persepsi positif terhadap kemudahan berbisnis di Indonesia.
Namun, peringkat 91 masih jauh di bawah target Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia masuk peringkat 40. Peringkat 40 tersebut harus dicapai agar Indonesia menjadi negara yang semakin menarik untuk berbisnis.
Sektor perbankan
Jangan diabaikan pula peran sektor perbankan. Industri perbankan Indonesia dalam dua tahun berturut-turut, mengalami pelemahan fungsi intermediasi.
Ini terlihat dari pertumbuhan kredit yang lemah, masing-masing berkisar 8-9 persen saja. Penyulut melemahnya aktivitas kredit perbankan karena kurangnya permintaan kredit oleh dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi global, terutama melemahnya perekonomian Tiongkok.
Kondisi tersebut kurang lebihnya masih berlanjut di 2017, di mana proyeksi pertumbuhan kredit perbankan nasional hanya akan berkisar 9-11 persen.
Sedikit lebih baik karena didorong oleh serapan kredit di sektor infrastruktur pemerintah, yang memberi multiplier effects ke permintaan kredit ke subsektor lainnya, antara lain bangunan, konstruksi, material (khususnya semen, besi, baja, gipsum, kayu dan kayu olahan).
Apalagi pemerintah juga sedang giat membangun sejumlah venue cabang-cabang olahraga menyambut Pesta Olahraga se-Asia atau Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Sektor eceran juga akan menggeliat sebagai dampak aktivitas ekonomi.
Apalagi indeks kepercayaan konsumen Indonesia tahun 2016 terbaik ketiga setelah India dan Filipina, di antara 14 negara Asia yg disurvei oleh AC Nielsen.
Dengan demikian kombinasi permintaan kredit produktif dari segmen wholesale, middle, dan usaha kecil menengah (UKM) baik untuk kredit modal kerja (KMK) maupun kredit investasi (KI) akan membaik, disertai perbaikan serapan kredit konsumtif di sektor ritel.
Diproyeksikan permintaan kendaraan roda empat dan dua juga akan meningkat. Juga permintaan kredit pemilikan rumah (KPR). Permintaan household atau keperluan rumah tangga akan membaik.
Tak ketinggalan sektor pariwisata juga akan menggeliat terutama setelah ditetapkan 10 daerah destinasi wisata unggulan. Alhasil sektor transportasi, perdagangan dan perhotelan (sektor hospitality) juga akan membaik.
Membaiknya harga minyak dunia pada kisaran 50 dolar AS per barel juga akan memperbaiki kinerja sektor pertambangan dan penggalian, serta komoditas primer pada umumnya. Juga membaiknya harga minyak sawit mentah (CPO) akan mengerek kredit ke sektor agriculture.
Stabilitas sosial politik yang terjaga dengan baik juga mendorong gairah pelaku usaha.
Soal likuiditas, Bank Indonesia (BI) terus memperhatikan hal ini dengan menerapkan kebijakan makroprudensialnya agar likuiditas perbankan tidak cenderung ketat.
Dengan perhitungan likuiditas yang baru menggunakan loan to funding ratio (LFR), bukan loan to deposit ratio (LDR), maka likuiditas perbankan mustinya tidak jadi masalah lagi.
Dari gambaran di atas, cukup jelas arah kebijakan moneter ke depan tidak akan lagi cenderung pro pertumbuhan atau dovish, melainkan lebih berorientasi pada upaya menjaga aspek kestabilan makroekonomi (stability over growth), terutama menyikapi rencana kebijakan ekonomi AS yang sulit ditebak sehingga membawa kekhawatiran munculnya ketidakpastian baru.
Memang pelonggaran kebijakan moneter yang telah dilakukan BI melalui penurunan suku bunga acuan BI sebesar 150 basis points (bps) terhadap suku bunga kredit masih lambat.
Namun, BI melihat ruang penurunan suku bunga kredit masih ada hingga kuartal II-2017. Penurunan suku bunga kredit masih lambat lantaran perbankan melakukan pencadangan biaya. Hal ini sejalan dengan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL).
BI mencatat, per akhir Oktober 2016 NPL perbankan mencapai 3,2 persen (gross) dan 1,5 persen (nett).
Meski demikian, BI melihat ruang penurunan suku bunga kredit masih ada sejalan dengan perkembangan konsolidasi perbankan. Sebab, saat ini merupakan puncak peningkatan NPL dan akan menurun hingga kuartal II-2017.
Menurut BI, penurunan suku bunga kredit kemungkinan tidak bisa menyamai penurunan suku bunga acuan BI yang telah mencapai 150 bps.
Namun, diperkirakan penurunan suku bunga kredit masih bisa melebihi 100 bps. Bunga deposito mungkin bisa turun 20 bps lagi.
Kalau bunga kredit setidaknya 50 bps masih bisa turun lagi.
Sejak BI melonggarkan suku bunga acuan, suku bunga deposito sudah turun 130 bps per akhir November 2016. Sementara suku bunga kredit baru turun 67 bps per akhir November 2016.
BI optimistis pertumbuhan kredit tahun 2016 bisa mencapai target 7-9 persen. Sebab, pertumbuhan kredit pada Oktober saja mencapai 7,5 persen (yoy).
Walaupun pertumbuhan kredit year to date (ytd) hingga Oktober 2016 baru mencapai 5,8 persen. Untuk 2017, BI masih memperkirakan pertumbuhan kredit bisa mencapai 9-11 persen.
Jika ke depannya BI cenderung pada kebijakan stabilitas makroekonomi, maka pemerintah harus mengandalkan kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan mempercepat realisasi belanja modal, terutama belanja infrastruktur. Tetapi itu tidak akan mulus, sebab masih ada ancaman shortfall, sehingga potensi terjadinya defisit APBN masing terbuka.
Kondisi tersebut akan membuat pemerintah kembali menerbitkan surat berharga negara. Namun dengan ancaman kenaikan Fed Fund Rate (FFR) di tahun depan sebanyak tiga kali dengan akumulasi kenaikan 75 bps, hal itu tentu memiliki risiko.
Sebetulnya kenaikan FFR sudah masuk dalam perhitungan risiko pelaku pasar jauh-jauh hari sebelum diputuskan. Yang belum adalah rencana kebijakan ekonomi Donald Trump terkait rencana kebijakan ekonomi yang lebih ekslusif.
Selain itu, risiko inflasi 2017 yang akan meningkat juga harus diprediksi sering potensi kenaikan harga minyak dunia. Hal itu dipacu oleh risiko meningkatnya inflasi di sisi administered price. Kesimpulannya, ruang pelonggaran moneter BI ke depan mungkin saja semakin terbatas.
Jika demikian, pemerintah harus memaksimalkan kebijakan fiskalnya agar dapat tetap memberikan stimulus pada perekonomian, meskipun situasinya juga tidak memberikan banyak pilihan, lantaran ruang fiskal yang ada sangat terbatas.
Solusinya, pemerintah harus lebih efektif dan efisien dalam menentukan belanja prioritas.
Ada beberapa pos anggaran yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya melalui dana transfer daerah, yang harus lebih efektif untuk proyek-proyek infrastruktur.
Keberadaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak boleh hanya mengendap di rekening daerah. Keberadaan dana-dana itu harus secepatnya bisa diserap untuk proyek-proyek dan kegiatan yang produktif.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga optimisme dunia usaha agar tetap produktif. Salah satunya melalui pemberian insentif, sehingga iklim investasi dapat terjaga.
Dengan formula-formula itu diyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 nanti akan berada di kisaran 5,1-5,3 persen.
Sebagai perbandingan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen. Proyeksi pertumbuhan setinggi ini akan mudah digapai jika didorong juga oleh pertumbuhan kredit pada kisaran 9-11 persen dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 7-9 persen untuk 2017.
