Liputan6.com, Naypyitaw - Pemerintah Myanmar berjanji akan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap warga Rohingya. Pernyataan ini muncul tak lama setelah beredar sebuah video di mana warga dikumpulkan, ditendang, dan dipukuli.
Pihak Aung San Suu Kyi sendiri telah mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Mereka mengatakan, video itu direkam oleh salah seorang anggota polisi selama operasi pembersihan pada 5 November di utara Rakhine.
Advertisement
"Tindakan akan diambil terhadap polisi yang melakukan pemukulan terhadap warga," demikian pernyataan tertulis dari kantor Suu Kyi seperti dilansir Reuters, Senin, (2/1/2016).
Menurut keterangan yang sama, setidaknya empat polisi telah diidentifikasi termasuk di antaranya pemimpin operasi pembersihan.
"Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap petugas polisi lain yang memukul warga," sebut pernyataan tersebut.
Sementara itu, seorang polisi senior di Naypyitaw mengatakan, telah menahan empat polisi atas tuduhan terlibat dalam pemukulan. Namun ia menolak memberikan informasi rinci.
Operasi militer saat ini memang tengah berlangsung di negara bagian Rakhine. Pemerintah beralasan ini merupakan upaya untuk membasmi kelompok gerilyawan yang menyerang pos perbatasan pada 9 Oktober lalu dan menewaskan sembilan petugas.
Pemerintah Myanmar selama ini bersikeras mengaitkan gerilyawan yang melakukan penyerangan dengan kelompok militan Islam asing. Media pemerintah mengabarkan setidaknya 86 orang tewas dalam operasi pembersihan.
Keputusan untuk memberlakukan operasi militer di Rakhine disebut-sebut telah memicu eksodus sekitar 34.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Data tersebut menurut badan pengungsi PBB.
Kelompok pemantau HAM dan masyarakat internasional menuduh militer Myanmar telah melanggar HAM selama menjalankan operasi militer termasuk melakukan tindak pemerkosaan dan pembunuhan. Namun tudingan ini dibantah pemerintahan Suu Kyi.
Kekerasan di negara bagian Rakhine telah meningkatkan kecaman internasional terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian. Ia dianggap nyaris tidak melakukan apa pun untuk membantu etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya.
