Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Dengan hal ini, aparat penegak hukum diharapkan semakin tegas dalam mengusut tindak pidana yang melibatkan korporasi.
Advertisement
Terkait hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo menyambut baik kehadiran Peraturan MA. Menurut dia, hal ini justru memudahkan para penegak hukum, khususnya dalam mengusut kasus korupsi di korporasi swasta.
"Dengan adanya Peraturan MA itu, kan membuat lebih memudahkan kita. Semua pihak tidak perlu ragu. Swasta pun memang menjadi obyek pemberantasan korupsi juga," ucap Prasetyo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Terkait adanya 37 pasal dalam Peraturan MA itu, dia menuturkan akan melihat relevansinya, apakah efektif untuk memberantas korupsi.
Walaupun demikian, dia merasa optimistis dengan terbitnya peraturan tersebut, justru membuat jalan pemberantasan korupsi semakin lapang.
"Yang pasti dengan adanya peraturan itu, membuat dalam pemberantasan korupsi, jalan kita, memiliki jalan yang lapang," pungkas Prasetyo.
