Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermmotor (BPKB) dari 100-300 persen per 6 Januari ini. Tarif ini akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku, Presiden Jokowi mengimbau kepada Kementerian/Lembaga supaya tidak menaikkan tarif atau biaya layanan ke masyarakat terlalu tinggi. Hal ini disampaikan Jokowi saat Rapat Paripurna di Istana Bogor hari ini.
Baca Juga
Advertisement
"Tadi sebenarnya di Bogor, Presiden mengingatkan kalau untuk tarif PNBP bagi pelayanan ke masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi. Jadi ya tidak tahu, silakan hubungi di sananya (Polri). Presiden sudah ngomong begitu," jelas Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (4/1/2016).
Meskipun sudah 7 tahun tarif pengurusan STNK, BPKB maupun Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak naik, Darmin berharap jangan sampai penyesuaiannya hingga 300 persen. Akan tetapi, dia tidak ingin mengatakan berapa idealnya kenaikan biaya STNK, BPKB tersebut.
"Tapi apa harus 300 persen naiknya, tapi saya tidak bisa bilang berapanya. Kalau itu menyangkut pelayanan orang banyak jangan sampai segitu, sedangkan kalau bukan, tidak apa asal hitungannya sudah betul. Presiden ngomong prinsipnya saja," terang dia.
Untuk diketahui, biaya STNK dan penerbitan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 akan lebih tinggi pada 2017. Biaya STNK sepeda motor naik 100 persen mulai 6 Januari 2017.
PP tersebut menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010. Peraturan baru yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia itu mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Demikian seperti dikutip dari naikmotpr.com.
Beberapa poin penting di antaranya penerbitan (pembuatan) STNK sepeda motor (roda dua atau roda tiga). Misalnya, jika sebelumnya pemilik akan dikenai biaya Rp 50 ribu, maka dengan PP baru itu akan dikenai bea Rp 100 ribu.
Sementara untuk pengesahan yang dilakukan setiap tahun usai membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), jika dulu tidak dikenai biaya, maka mulai tahun depan akan dikenakan Rp 25 ribu.
Biaya pembuatan pelat nomor (kaleng) pun akan berubah. Jika sebelumnya dikenai Rp 30 ribu, maka tahun depan siapkan biaya Rp 60 ribu.
Sedangkan jika sebelumnya penerbitan BPKB untuk sepeda motor baru atau pindah kepemilikan akan terkena tarif Rp 80 ribu, maka dengan peraturan baru itu biayanya menjadi Rp 225 ribu. Dan untuk pemilik sepeda motor yang bermaksud memutasi kepemilikan ke daerah lain akan dikenai biaya Rp 150 ribu, sebelumnya biaya tersebut hanya separuhnya.
