Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia mengaku menyesal dan akan melancarkan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan RI menunda kerjasama militer dengan Negeri Kanguru.
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne mengatakan, penyelidikan insiden dugaan penghinaan dalam materi pengajaran yang dilakukan di Barak Campbell di Perth, kesimpulannya akan segera keluar.
"Kami menunjukan penyesalan kami atas kejadian insiden dan pelanggaran yang terjadi," sebut Payne seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (5/1/2016).
"Saya pikir ini merupakan langkah yang tepat ketika kolega signifikan kami sudah menunjukan suatu keprihatinannya," sambung dia.
Payne mengatakan, hasil dari investigasi semuanya akan mereka serahkan ke Indonesia. Termasuk kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto memastikan kabar terkait penghentian sementara kerja sama militer dengan Australian Defences Forces (ADF).
"Betul (ditunda)," sebut Wuryanto saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (4/1/2016).
Menurut Wuryanto, ada alasan khusus kenapa Indonesia memutuskan penundaan kerja sama. Dasar tersebut terkait hal teknis.
"(Penundaan) hanya soal masalah teknis," sebut dia.
Sementara, mengenai isu pelecehan lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus mengajarkan Bahasa Indonesia kepada pasukan khusus Australia, dia juga enggan berkomentar.
"Ya ada masalah dan ada beberapa hal yang masih harus kami kaji lagi, agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak," ucap Wuryanto.
Permintaan penghentian kerja sama itu sudah dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerja sama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar menukar perwira.
