Liputan6.com, Praha - Beberapa bulan lalu, Presiden Ceko, Milos Zeman membuat permintaan tak biasa. Ia mendesak warga untuk mempersenjatai diri terhadap kemungkinan "super-Holocaust" yang dilakukan oleh militan muslim.
Di negara itu terdapat sekitar 4.000 warga muslim dari 10 juta orang penduduk. Pembelian senjata pun melonjak. Salah satu pemilik toko di East Bohemia mengatakan, masyarakat takut dengan "gelombang Islamis."
Advertisement
Saat ini Kementerian Dalam Negeri Ceko tengah mendorong perubahan konstitusi yang memungkinkan warga memiliki senjata untuk melawan teroris.
Para pendukung perubahan ini mengatakan, kepemilikan senjata dapat menyelamatkan nyawa jika terjadi serangan sementara polisi terlambat mencapai tempat kejadian.
Agar produk hukum tersebut sah, parlemen harus menyetujui rancangan undang-undang. Dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa bulan mendatang. Demikian seperti dilansir The Washington Post, Sabtu, (7/1/2017).
Republik Ceko saat ini telah memiliki sejumlah kebijakan senjata paling toleran di Eropa. Setidaknya terdapat 800.000 senjata api yang terdaftar dan 300.000 orang berlisensi.
Mendapat senjata di Ceko disebut relatif mudah. Warga harus berusia 21 tahun, melewati ujian pemeriksaan senjata, dan tidak memiliki catatan kriminal.
Secara hukum, warga Ceko dapat menggunakan senjata untuk melindungi barang-barang mereka atau dalam kondisi bahaya lainnya.
Meski demikian mereka harus dapat membuktikan bahwa bahaya yang mengancam nyata.
Kebijakan Ceko ini membuatnya bertentangan dengan sebagian besar tetangga-tetangganya di Eropa yang sejak lama mendukung kontrol ketat senjata.
Serangan teror 2015 di Paris, Prancis bahkan mendorong Uni Eropa memberlakukan aturan yang lebih ketat.
Komisi Eropa menyerukan larangan penjualan senjata seperti Kalashnikov atau AR-15 yang ditujukan untuk kegunaan militer. Majalah yang mengulas amunisi pun akan dibatasi.
Ceko melawan keras aturan tersebut. Pejabat negara itu memperingatkan, agak menakutkan membatasi kemampuan negara untuk membangun sistem keamanan internal dan membuat nyaris tidak mungkin untuk melatih tentara cadangan.
Dan larangan total pada senapan militer akan membuat ribuan senjata yang sudah dimiliki warga Ceko ilegal. Selain itu, aturan ini berpotensi pula menciptakan pasar gelap yang dapat dieksploitasi teroris.
Setelah diperdebatkan selama berbulan-bulan, Uni Eropa akan mengumumkan hasil akhirnya pada musim semi ini. Dan seluruh anggota memiliki waktu 15 bulan untuk mematuhi pembatasan senjata baru.
Nantinya, penjualan senjata militer akan dilarang. Dan semua pembeli harus melalui tes psikologis agar bisa membeli senjata.
Jika seorang pembeli gagal melalui tes psikologis maka datanya akan disebar ke seluruh negara anggota Uni Eropa sehingga ia tidak bisa membelinya di tempat lain. Penjualan senjata online pun akan sangat dibatasi.
Republik Ceko merupakan satu-satunya negara yang menentang aturan tersebut karena terlalu ketat. Sementara Luxembourg juga menolak, namun dengan alasan aturan tersebut terlalu lemah.
Aturan baru ini menandai bahwa hukum kepemilikan senjata di Ceko pun akan menjadi lebih ketat. Semua pembeli akan diminta untuk melakukan tes psikologis meski belum diketahui bagaimana nasib pemilik senjata "ilegal."
