Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak butuh waktu lama untuk merealisasikan kebijakan baru soal Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa yatim piatu. Kartu ini langsung bisa dibagi dan dinikmati siswa tak lama setelah perintah itu diberikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedikitnya 236 siswa dari tingkat SD hingga SMA/SMK di Pekalongan menikmati KIP perdana untuk siswa yatim piatu.
Advertisement
"Saya titip betul-betul dipakai untuk keperluan yang berhubungan dengan sekolah, contohnya beli buku, beli sepatu, beli seragam, beli tas. Jangan dipakai untuk beli pulsa, kalau ada yang ketahuan Kartu Indonesia Pintar digunakan untuk beli pulsa kartunya akan dicabut," kata Jokowi di Lapangan Masjid Al-Djunaid, Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1/2017).
Pembagian di Pekalongan ini hanya sebagian kecil dari KIP yatim piatu yang akan dibagikan tahun ini. Pemerintah akan membagikan kartu itu kepada 896 ribu anak yatim piatu di seluruh Indonesia.
"Nanti semuanya akan diberi Kartu Indonesia Pintar sehingga semua anak-anak yatim bisa bersekolah," imbuh dia.
Di lokasi yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Kartu ini diberikan kepada warga yang tidak mampu sebagai upaya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dipakai untuk hal yang sangat berguna yaitu beli yang berkaitan dengan gizi untuk anak. Persiapkan anak kita dari sekarang, supaya pintar pandai, gizinya baik. Karena kalau tidak bangsa kita kalah bersaing dengan negara lain. Kita enggak mau itu. Kita harus jadi pemenang," jelas Jokowi.
Bantuan yang diterima para pemegang KIP yatim piatu beragam. Untuk SD akan diberikan bantuan sebesar Rp 450 ribu per tahun, SMP sebesar Rp 750 ribu per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp 1 juta per tahun. Adapun yang berkaitan dengan disabilitas akan diberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan dan untuk warga lanjut usia (lansia) sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Turut hadir mendampingi Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
