Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menghitung kebutuhan pendanaan menggarap proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) sebesar Rp 7 triliun pada tahun ini. Guna memenuhi pembiayaan tersebut, emiten berkode ADHI itu akan mencari utangan dari perbankan maupun penerbitan obligasi korporasi di April 2017.
"Kita butuh Rp 7 triliun untuk membiayai LRT di 2017," kata Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto saat ditemui di Jakarta, seperti ditulis Senin (9/1/2017).
Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran Rp 7 triliun tersebut rencananya dipenuhi dari sindikasi pinjaman perbankan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 5 triliun, sedangkan sisanya Rp 2 triliun dari penerbitan obligasi di kuartal II-2017. "Pada April ini kita terbitkan obligasi Rp 2 triliun," ucap dia.
Budi menuturkan, pembangunan proyek LRT Jabodetabek tidak memberatkan neraca keuangan perusahaan karena pemerintah berjanji akan membayar Rp 1 triliun sebagai ganti dana talangan dari Adhi Karya.
Baca Juga
Advertisement
Untuk diketahui, kontraktor LRT ini telah menghabiskan Rp 2,5 triliun-Rp 3 triliun untuk membiayai proyek jumbo tahap I Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas dengan total panjang 42,1 Km. Kemajuan pembangunan proyek tersebut masing-masing rute baru 17 persen, 12 persen, dan 1 persen-2 persen.
"Tidak memberatkan kok, tahun ini kan ada pembayaran Rp 1 triliun dan tahun depan ada pembayaran yang lebih besar lagi," jelas Budi.
Ia mengatakan, penandatanganan kontrak LRT Jabodetabek antara pemerintah dan Adhi Karya akan selesai dalam waktu dekat.
"Kontrak sudah dalam proses. Menteri Perhubungan sudah terima aspek teknis dan harga yang kita usulkan, tapi minta dikaji dulu oleh konsultan dari Jepang, dan nanti pada waktu proses pembayaran akan diaudit dulu oleh BPKP," ujar Budi.
Budi menargetkan, konstruksi proyek LRT Jabodetabek tahap I akan mencapai kemajuan 35 persen-40 persen.
"Dengan begitu, pertengahan 2018 pembangunan fisik LRT selesai," ujar dia.
Kontrak Diteken Januari
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menerbitkan kontrak setelah ada kajian angka dari konsultan. Kemenhub sudah memberi surat jaminan bahwa proyek LRT ini direncanakan Kemenhub dan digarap Adhi Karya dengan tenggat waktu tersebut.
"Kontrak definitif akan kita lakukan pada saat penghitungan dari konsultan itu selesai, yakni pada 20 Januari 2017. Kontrak untuk Adhi Karya mungkin akhir Januari, sedangkan Waskita Karya (LRT Palembang) mungkin dalam minggu ini kita bisa dapat," ujar Budi Karya.
Untuk pembayaran proyek LRT Jabodetabek dan Palembang, kata Budi Karya, sebagian diambil dari APBN tahun ini. Sementara untuk tahun depan, Kemenhub tengah memfinalisasi beberapa alternatif dengan diskusi dari Kementerian Keuangan.
"Minggu ini akan ada satu finalisasi, tapi tentu kalau berkaitan dengan finalisasi pembayaran, kitaa akan melibatkan seluruh stakeholders, apakah itu Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR. Sekarang kita simultan ke stakeholders, kita diskusi tentang itu, mudah-mudahan pembayaran itu akan final pada akhir bulan ini juga," harap Budi.
