Liputan6.com, Jakarta - Berita-berita bohong hasil pelintiran alias hoax di media sosial dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berawal dari fanatisme atau keisengan belaka di media sosial, lalu terjadilah hoax.
Apalagi 2017 adalah "tahun politik" bagi sebagian daerah di Tanah Air. Yang paling mengemuka adalah Pilkada DKI Jakarta 2017 pada pertengahan Februari nanti.
Advertisement
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menggelontorkan sebuah jurus agar instansi pemerintahan terhindar dari hoax.
Menurut dia, jurus ini mengandalkan fungsi kehumasan (hubungan masyarakat), pejabat pengelola informasi dan dokumentasi semua instansi pemerintahan.
Dia mengatakan biro humas dan PPID tidak boleh lagi pasif. Mereka harus pro aktif karena saat ini, puluhan berita bohong atau hoax dan informasi palsu beredar setiap detik melalui sarana media sosial.
"Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar sangat cepat dan tak terkendali," ujar Bambang di Jakarta, Senin 9 Januari 2017 seperti dilansir dari Antara.
Politikus Partai Golkar itu menilai perkembangan informasi hoax di media sosial sudah sangat memprihatinkan. Sebab, bisa memicu konflik horizontal.
"Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat," kata Bambang.
