Liputan6.com, Jakarta - Latihan bela negara anggota FPI dengan TNI di Lebak, Banten menyita perhatian masyarakat. Latihan yang dianggap tidak sesuai prosedur itu menyebabkan Komandan Distrik Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Banten dicopot dari jabatannya.
Pemerintah sedang gencar membangunkan semangat nasionalisme warga melalui Bela Negara. Tapi, sebagian pihak menilai setelah kejadian ini, ormas seperti FPI terancam tak bisa ikut program Bela Negara.
Advertisement
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah saat ini sudah menunjuk Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) sebagai pimpinan dalam program Bela Negara. Sehingga mekanisme keikutsertaan Bela Negara nantinya akan diatur oleh Wantanas.
"Tugas Bela Negara diatur Wantanas karena sekarang baru diputuskan dan Perpres disiapkan untuk Bela Negara domainnya Wantanas. Wantanas yang akan jawab itu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Memang dulu, Wantanas hanya bertugas memberikan masukan kepada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Setelah rapat paripurna Kabiner di Istan Bogor, Presiden Joko Widodo memutuskan tugas Bela Negara akan diatur oleh Wantanas.
"Kalau dulu kan memang ada hal yang diatur Lemhanas dan dewan ketahanan nasional, Wantanas dulu hanya beri masukan, sekarang mengkhususkan Bela Negara," pungkas Pramono Anung.
Akun instagram @dpp_fpi sebelumnya memposting sejumlah foto yang berisi kegiatan FPI. Dalam foto itu, terlihat latihan seperti memanjat jaring tambang dan melawati sungai dengan tambang.
Akun tersebut menuliskan kegiatan tersebut merupakan pelatihan bela negara yang dilakukan FPI bersama TNI "TNI dan FPI menggelar PPBN (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten."
Sekjen FPI Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengaku tak mengetahui ada pelatihan bela negara dari TNI untuk laskar Front Pembela Islam (FPI). "Wah itu divisi kelaskaran, ane (saya) enggak paham," ujar dia saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2017).
Bahkan, Novel juga tak mengetahui pelatihan bela negara sudah ramai diberitakan. "Baru tahu dari ente (kamu) nih malahan. Kemaren ente share, baru ane cari kabar," kata dia.
Novel mengaku, pelatihan bela negara yang dijalani laskar di luar kewenangannya sebagai Sekjen DPP FPI DKI Jakarta.
Pangdam III/Siliwangi Meyjen TNI Muhammad Herindra mengatakan TNI siap memberikan pelatihan Bela Negara kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi menjaga kedaulatan NKRI. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
"Untuk belajar negara bisa dilakukan setiap warga negara, termasuk LSM. Tentunya LSM yang Pro-NKRI, Pro-Pancasila, Pro-UUD 45, Pro-Bhineka Tunggal Ika, itu yang akan kita latih," kata Herindra di Makorem 0604/Maulana Yusuf, Kota Serang, Senin (9/1/2017).
Namun, kata dia, TNI enggan melatih warga negara maupun ormas yang bertentangan dengan dasar negara dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
