Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan kuota impor garam konsumsi paling banyak 226.124 ton pada 2017. Impor tersebut akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang produksi garam, PT Garam dan pelaksanaannya diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Garam Konsumsi.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti mengungkapkan, KKP dan Kementerian/Lembaga terkait lain telah menggelar rapat pada 27 Desember 2016 untuk menetapkan kuota impor garam konsumsi pada tahun ini.
"Hasil rapat, kuota impor garam konsumsi di 2017 sebanyak 226.124 ton. Ini berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS)," tegasnya di kantor KKP, Jakarta, Selasa (10/1/2017).
Diterangkan Brahmantya, jatah impor oleh PT Garam tersebut tidak langsung dieksekusi sekaligus, melainkan secara bertahap minimal tiga kali atau tiga tahap. Pelaksanaan impor dimulai Januari sampai akhir April 2017.
Baca Juga
Advertisement
"Setiap tahapan akan dilakukan evaluasi. Jadi kalau dalam evaluasi, impor sudah mencukupi, maka impor garam konsumsi tersebut dapat dihentikan," jelas Brahmantya.
Pemerintah, sambungnya, akan membentuk Satgas Impor Garam Konsumsi di tahun ini dalam rangka mengendalikan proses importasi garam. Anggotanya terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, yakni KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, dan Bareskrim.
"Tugas Satgas koordinasi dan mengelola data garam konsumsi. Kita akan segera melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk penugasan PT Garam terkait kuota impor. Lalu minggu-minggu setelahnya, Satgas bisa langsung jalan," terang dia.
Menurutnya, KKP mendukung pemberdayaan garam rakyat karena impor garam dilakukan sebelum Mei yang biasanya musim panen garam. "Jadi jangan sampai masih ada kuota impor yang belum selesai di Januari-akhir April itu," harap Brahmantya.
Dia mengatakan, target produksi garam rakyat ditetapkan 3,2 juta ton sepanjang 2017. Jumlah ini naik 200 ribu ton dari target pada tahun lalu sebanyak 3 juta ton. Sementara realisasi produksi garam konsumsi di 2016 hanya tercapai 144 ribu, dan stok hingga akhir tahun lalu 112.671 ton.
"Industri kalau butuh garam, langsung ke masyarakat," cetusnya.
Bangun 6 Gudang Garam
DJPRL KKP memprioritaskan sejumlah kegiatan di 2017, salah satunya membangun 6 unit gudang untuk menampung garam produksi para petani. Gudang ini akan memiliki standar SNI.
"Kita akan bangun 6 unit full cycle untuk mengaktifkan gudang garam tersebut dengan metode pugar melalui sistem resi gudang," papar Brahmantya.
Dia mengatakan, KKP akan membangun 6 gudang garam di Rembang, Brebes, Demak (Jawa Tengah), Tuban, Sampang Madura (Jawa Timur), dan Kupang pada tahun ini. Pada tahun lalu, sebanyak 6 gudang garam sudah dibangun, yakni di Indramayu, Pati, Pamekasan, Cirebon, Pangkep, dan Bima.
"Masing-masing kapasitas gudang dapat menampung 2.000 ton garam hasil produksi rakyat. Kebutuhan anggaran untuk membangun gudang garam Rp 1,8 miliar-Rp 2 miliar per gudang," tandasnya. (Fik/Gdn)
