Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menceritakan susahnya proses penanaman modal atau investasi di Indonesia karena kebijakan publik, yakni pelayanan berbelit-belit. Hal ini membutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk membenahi pelayanan investasi melalui inovasi kebijakan publik.
"Pelayanan kita masih belum rapi. Dulu, investor itu kalau mau investasi di Indonesia kayak mau ujian sekolah. Harus satu-satu datangi kantor-kantor supaya beres, dari dinas satu ke dinas lainnya," terang Bambang saat di acara Seminar Nasional Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif, dan Daerah Kompetitif di kantornya, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Lebih jauh kata Bambang, pada 10 tahun kemudian, mulai ada sejumlah Kabupaten keluar dengan ide bagus untuk memperbaiki pelayanan investasi. "Daripada investor disuruh keliling, jadi disatukan saja perizinannya. Muncul lah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan inisiatif daerah," jelasnya.
Baca Juga
Advertisement
Dari inovasi daerah, sambung Bambang, berkembang PTSP di tingkat nasional. "Jadi inisiatif lokal ini terbukti manjur bisa berjalan di tingkat nasional.
Dari pada investor disuruh keliling, kita satukan saja, muncul lah PTSP inisiatif daerah. Dan lalu PTSP ini lah yang memicu standar PTSP tingkat nasional. Inisiatif lokal kalau terbukti sangat manjur, bisa berjalan di tingkat nasional. Jadi inovasi tidak melulu teknologi canggih," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pelayanan di PTSP yang masih lama membuat arus investasi terganggu. "PTSP bukan hanya semata-mata loket yang berada di satu lokasi. Tetapi kalau masih menunggu lama ya untuk apa?" Ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Kinerja PTSP khususnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah cukup baik. Peningkatan investasi yang didapat meningkat 17,8 persen dari 2014 ke 2015. Hanya saja, kecepatan pelayanan tetap harus dievaluasi.
Seluruh perizinan di kementerian/lembaga yang berkaitan dengan investasi, harus secepatnya diambil alih oleh BKPM sehingga pelayanan lebih cepat dan investor tak perlu keliling kementerian.
"Saya ingin agar PTSP ini benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat dan betul-betul tepat, terpadu, terintegrasi. Karena apapun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan adalah investasi," jelas Jokowi.
Kinerja PTSP di daerah dan pusat juga harus sejalan. Jangan sampai ada ketimpangan, salah satunya cepat sedangkan lainnya lambat. Sinergi antara pusat dan daerah harus berjalan baik. (Fik/Gdn)
