Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat melibatkan pihak swasta. Rencananya pengelolaan pelabuhan tersebut akan diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah belum memutuskan pihak yang akan menjadi rekanan dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan ini. Pastinya, sesuai arahan Presiden Jokowi meminta ada pemain baru yang ikut dalam proyek tersebut.
Baca Juga
Advertisement
"Belum diputuskan tapi sudah ada pilihan. Presiden minta partner dari lokal Indonesia harus pemain-pemain baru. Pelindo iya, tapi private sector harus masuk. Sampai ada pemain-pemain baru lagi, supaya ada pemerataan," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Untuk mitra dari Jepang, lanjut Luhut, telah ada beberapa nama yang berpotensi menjadi pengelola pelabuhan ini bersama dengan Pelindo, antara lain Astra dan Mitsubishi. Namun proses ini masih akan bergulir akan belum ada kepastian.
"So far ada beberapa tapi yang saya tahu ada Astra, Mitsubishi, ada 4 (perusahaan)," tandas dia.
Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Pelabuhan ini membutuhkan total dana sekitar Rp 43,22 triliun. Proyek tersebut sebagian besar akan dibiayai dari pinjaman Jepang.
Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$ 1,7 miliar.
Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 tahap pembangunan. Di mulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027.
Nantinya, pelabuhan ini akan memiliki kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.
Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara. (Dny/Nrm)
