Liputan6.com, Bogor - Imigran asal Timur Tengah di Puncak, Kabupaten Bogor, bakal direlokasi. Sebab, keberadaan mereka dinilai banyak berdampak negatif.
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, usulan merelokasi para imigran yang berasal dari negara-negara konflik ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Advertisement
"Usulan ini sudah disampaikan melalui surat resmi," kata Nurhayanti, Bogor, Kamis 12 Januari 2017.
Bahkan, usulan tersebut langsung direspon pemerintah pusat. Terbukti, pada Kamis pagi, perwakilan Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, International Organization for Migration (IOM), komisi PBB untuk pengungsi atau UNHCR, dan Kantor Imigrasi Bogor langsung hadir ke di Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mempersoalan ini.
"Intinya hari ini bahas usulan relokasi oleh sejumlah perwakilan. Dan mereka merespon dengan baik," kata dia.
Ia menjelaskan, keberadaan imigran seperti dari Irak, Suriah, dan lainnya berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar karena perbedaan perilaku antara imigran dengan pribumi.
"Banyak keluhan dari masyarakat beberapa di antara mereka selalu berbuat onar," ucap dia.
Tak hanya itu, maraknya nikah siri antara pribumi dengan para imigran. Padahal, secara konstitusi hal tersebut tidak melanggar hukum. Termasuk status anak yang dilahirkan hasil dari pernikahan siri ini tidak jelas.
"Karenanya kami ingin mereka direlokasi dan mengembalikan kawasan Puncak sebagai destinasi wisata, bukan transit Imigran," tegas Nurhayanti.
Data Ulang
Asisten Deputi III Bidang Penanganan Kejahatan Lintas Negara Kemenko Polhukam Chairil Anwar menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bogor beserta instansi terkait imigran yang menyerbu kawasan Puncak ada beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
"Salah satunya akan dilakukan mendata ulang para pencari suaka dan pengungsi yang ada di kawasan Puncak, supaya bisa mengetahui berapa jumlah riil (sebenarnya) imigran Timteng itu disana," jelas Chairil.
Dari hasil kajian sementara, pihaknya membenarkan keberadaan mereka di kawasan Puncak semakin tidak terawasi sehingga lebih banyak berdampak negatif bagi Kabupaten Bogor.
"Kita ketahui Bogor bukan tujuan bagi para pencari suaka atau pengungsi, tapi hanya sebatas transit sambil menunggu proses penempataan negara penerima dari UNHCR (lembaga PBB bidang pengungsian)," tegas dia.
Namun, untuk menempatkan para imigran dikirim ke negara yang direkomendasikan UNHCR itu prosesnya cukup panjang.
"Tidak cukup 1 atau 2 tahun bahkan ada yang sampai lima tahun baru bisa ditempatkan ke negara-negara yang ditujunya," imbuh Chairil.
Ia menyebutkan, secara nasional jumlah imigran Timteng sebanyak 14.800 orang. Sedangkan yang tinggal di Jabodetabek ada sekitar 6.000 orang.
"Dari hasil pertemuan ini, nanti akan dilakukan sosialisasi kepada imigran agar tidak berada di kawasan Puncak karena itu adalah destinasi wisata," ujar dia.
Selain itu, akan dilakukan sosialisasi kepada masyaraat sekitar agar rumah tempat tinggalnya atau vilanya tidak disewakan atau dikontrakkan kepada para imigran.
"Kami juga akan mempertimbangkan para imigran itu untuk dikembalikan ke negara asalnya sesuai dengan prosedur," kata dia.
Untuk pemulangan sendiri, Anwar, harus berdasarkan hasil inventarisasi sehingga bisa menentukan mana yang dipulangkan secara sukarela atau dengan cara dideportasi.
"Kalau untuk relokasi harus ada pertimbangannya karena harus dikaji dan dianalisis lingkungan tempat dan keamanannya. Tapi nanti akan dibahas secara matang, apakah tetap di Bogor atau di luar biasa," kata Chairil.
