Liputan6.com, Jakarta Menko Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menginginkan adanya unit Saber Pungli di setiap instansi dan kementerian. Karena keberhasilan operasi saber pungli tergantung dari tersebarnya unit saber pungli di instansi dan kementerian.
"Unit saber pungli ini penting untuk dibentuk di setiap instansi dan kementerian, soalnya pelaksanaannya ada di sana," ujar Wiranto dalam acara Workshop Penguatan Peran Aparat Intern Pemerintah (Apip) dalam pencegahan praktik pungutan liar di Kemendikbud, Jakarta Selatan, Rabu 12 Januari 2017.
Advertisement
Wiranto menjelaskan, tercapainya Saber Pungli juga ditentukan pemimpin kementerian dan instansi terkait. Jika pemimpinnya peduli pada pemberantasan pungli di wilayahnya, maka perbuatan ini akan segera teratasi.
"Keberhasilan sapu bersih pungli ini pertama dari pemimpinnya, jika pemimpinnya itu care pada pemberantasan pungli, maka saber pungli ini dapat berjalan lancar," ujar dia.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan, jika pemimpin dalam institusi tidak peduli dan menghambat kegiatan unit saber pungli, maka pemerintah pusat akan menindak tegas dengan memberikan langkah-langkah administratif.
"Inilah yang menjadi tugas utama Satgas Saber pusat, untuk menindak para pemimpin yang lemah dalam mengatasi pungutan liar. Jika kami mengetahui pemimpin lembaga menghambat, maka kami akan menindak secara administratif terhadap pimpinan instasi tersebut," dia menegaskan.
Menurut Wiranto, Gerakan Sapu Bersih Pungli di berbagai kementerian dan instansi, merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, sesuai amanat nawacita. Untuk lebih efektif mengatasi pungli, pemerintah pun membuat Satgas Saber Pungli.
"Saber Pungli dibentuk dalam rangka memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik pusat maupun daerah," Wiranto menandaskan.
