Liputan6.com, Jakarta Tiga menteri membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Tim ini bertugas membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik.
Pembentukan tim ini merupakan hasil rapat koordinasi (rakor) antara Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lain.
“Kita bikin tim kecil yang tugasnya memetakan sekuens persoalan, agar semua jelas dan bagaimana mengatasinya,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Mengutip arahan Presiden Jokowi pada 2016, Darmin menegaskan hendaknya kebijakan perencanaan dan penganggaran tidak lagi mengikuti money follows functions, melainkan berdasarkan prinsip money follows programs.
“Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, perlu ada pengendalian pada masing-masing Kementerian/Lembaga agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.
"Kita juga perlu memastikan dengan benar program-program yang menjadi prioritas di Kementerian/Lembaga masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harus diantisipasi agar jangan sampai ketika terjadi pemotongan anggaran, justru program-program prioritas yang dipotong," jelasnya.
Sedangkan Menkeu, Sri Mulyani menyatakan perlunya membuat suatu gambaran proses APBN sehingga apabila terjadi perubahan anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan, dapat segera diselesaikan.
"Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” kata Sri Mulyani.
“Saya merasa kita perlu membatasi Kementerian/Lembaga mengubah-ubah anggaran untuk program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran,” tambah Sri Mulyani.
Menteri PPN/Kepala Bappenas maupun Menkeu sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. Rapat akan dilanjutkan sesudah tim kecil menyelesaikan laporannya dalam waktu 3 minggu mendatang.
Advertisement
