Liputan6.com, Jakarta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Badan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam waktu dekat. Tujuan dari upaya ini untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia.
Anggota KEIN, Sudhamek AWS saat rapat Optimasi Pertumbuhan yang Merata CEO Meeting mengungkapkan, kesenjangan dan menciptakan pemerataan merupakan masalah nyata di Indonesia. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) serius mencari jalan keluar supaya menekan gini ratio yang saat ini sebesar 0,41.
"Kuncinya di UMKM. Karena selama ini kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 57 persen, dan 97 persen angkatan kerja berasal dari UMKM. Jadi tidak bisa lagi menunda pemberdayaan UMKM," tegasnya di Hotel Le-Meridien, Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Sudhamek menilai, selama 71 tahun Indonesia merdeka, UMKM di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan. Penyebabnya karena tidak ditangani secara integral alias hanya sepotong. "Masa sudah merdeka 71 tahun, UMKM kita masih begini-begini saja," kata Pendiri GarudaFood Grup itu.
Baca Juga
Advertisement
Lebih jauh dijelaskan Sudhamek, rekomendasi KEIN untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan UMKM, salah satunya membentuk satu badan yang mengintegrasikan semua itu. Sebab ada 18 Kementerian/Lembaga mempunyai anggaran dan ikut terlibat dalam pembangunan UMKM. Akibatnya, ditangani semua pihak.
"Jadi harus ada badan yang menangani secara khusus. Juga harus dipimpin orang pemberani yang punya ide dan mengeksekusinya. Kalau rekomendasi ini bisa diwujudkan bapak Presiden, UMKM ke depan akan berkontribusi lebih besar," jelasnya.
Rekomendasi lainnya, dia bilang, membentuk Universitas UMKM, yakni lembaga pendidikan yang akan fokus pada pemberdayaan UMKM termasuk meningkatkan kemampuan berusaha. Bukan hanya sekedar pelatihan, tapi bahkan lokakarya yang langsung dipraktikkan. "Jadi UMKM tidak melulu dikasih modal, habis terus. Diberikan mentoring dari praktisi," tuturnya.
Dalam mewujudkan hal ini, Sudhamek mengatakan, perlu ada peran serta dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian ini akan menjadi mitra strategis para UMKM. "Koperasi yang membawahi UMKM sekarang banyak yang abal-abal. Kalau perbankan diatur OJK, koperasi tanggungjawab Kementerian Koperasi dan UMKM," paparnya.
"Dengan begitu, otomatis kesenjangan semakin sempit. Karena yang besar makin tumbuh, yang kecil tumbuh tapi lambat, jadi pemimpin badan nanti akan menjadi akselerator," tandas Sudhamek. (Fik/Gdn)
