Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat limpahan tugas untuk mengelola Pelabuhan Muara Angke oleh Kemenhub usai kasus terbakaranya KM Zahro Expres pada Desember, 2016 lalu.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengaku pihaknya siap mengelola kawasan pelabuhan tersebut.
Advertisement
"Penertiban kawasan Muara Angke akan dilakukan menyusul kejadian Kapal Zahro yang terbakar kemarin," kata Sumarsono di Kereta Wisata saat perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta, Minggu (16/1/2017) .
Meski akan dikelola oleh Pemprov DKI, Soni menjamin keberadaan kapal tradisional yang selama ini beroperasi di pelabuhan tersebut tidak akan terancam.
"Kita pikirkan nantinya cara membenahi kapal tradisional. Kita usahakan tidak digusur, tapi kita mau bikin koperasi supaya ada penampungan bagi para pemilik kapal," ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.
Soni mengaku telah membuat satu tim khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penata kawasan pelabuhan Angke yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.
Nantinya peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan tersebut akan mendapat bantuan dari Pelni dan ESDP. DKI pun mengusahakan agar tarif kapal tidak lebih mahal dari kapal tradisional, justru lebih murah yakni sekitar Rp. 50 ribu.
"Nanti sistem online. Harga pun menyesuaikan, sekarang tarif belum diputuskan bisa lebih murah, bisa Rp 50 Ribu," jelas Soni
Selain menata nelayan dan kapal tradisional, DKI juga akan melakukan penataan permukiman sekitar pelabuhan dengan relokasi. Namun, rencana pembangunan rusun Muara Angke masih mandek lantaran pembangunan sangat bergantung dari tambahan kontribusi proyek reklamasi.
"Yang pasti kita bukan menggusur, tapi relokasi. Kita kebut pembangunan rusun," Sumarsono menandaskan.
