Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mensosialisasikan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Setelah para pebisnis dan kalangan profesi, kini giliran tokoh-tokoh agama yang menjadi sasaran sosialisasi.
Dalam sosialisasi ini, Sri Mulyani mengungkapkan pentingnya struktur perpajakan Indonesia. Saat ini, rendahnya penerimaan pajak diakibatkan terbatasnya data yang dimiliki Ditjen Pajak tentang harta dari seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, pajak menjadi instrumen penting dalam peningkatan daya saing dan ekonomi Indonesia. Dengan pajak, pemerintah bisa membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
"Rp 1 triliun pajak itu sama dengan gaji 10 ribu Polisi dalam satu tahun. Polsii yang menjaga dia dibayar oleh APBN. Dia sama dengan 729 ribu rumah tangga miskin yang mendapatkan beras," ujar Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Tak hanya itu, dia membandingkan dengan beberapa elemen masyarakat lainnya. Dengan nilai pajak Rp 1 triliun tersebut mampu untuk membangun jalan raya sepanjang 155 km dan juga mampu membuka lahan sawah baru sebanyak 52.631 hektar (ha).
Sri Mulyani menambahkan, saat ini masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya membayar pajak masih terbatas. Tercatat dari 250 juta masyarakat RI, baru 32,7 juta yang memiliki kemampuan membayar pajak.
Meski yang memiliki kemampuan bayar pajak itu, namun saat ini yang terdaftar sebagau Wajib Pajak, disampaikan Sri Mulyani potensinya sebesar 20,1 juta orang. Namun, yang membayar pajak realisasinya hanya sebesar 12,5 juta WP atau sekitar 62 persen.
"Kalau ketaatan beribadah moga lebih tinggi dari itu, kalau semakin rendah maka harus sering ke gereja untuk semakin minta ampun untuk dibersihkan dosanya," ujar Sri Mulyani.
Untuk itu, dia meminta kepada para tokoh agama untuk turut mensosialisasikan tax amnesty ini kepada para pengikutnya. (Yas/nrm)
