Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengaku terus kerja keras demi memaksimalkan program tax amnesty yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Terbaru, hari ini Sri Mulyani mensosialisasikan tax amnesty di depan para tokoh agama.
Dalam sosialisasi tersebut, Sri Mulyani menjelaskan arti pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia, baik dari sisi ekonomi atau sisi sosial masyarakatnya. Untuk itu, tax amnesty ini menjadi instrumen untuk memperkuat perpajakan Indonesia di masa yang akan datang.
"Kalau kita lihat penerimaan pajak jadi begitu penting, saya bahkan masih harus diberbagai forum ingin menyampaikan kepada semua, karena masih bayak yang betanya kenapa harus bayar pajak," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Senin (16/1/2017).
Pertama, dia membandingkan, setiap penerimaan pajak Rp 1 triliun, itu bisa untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 kilometer (km). Bahkan, dengan nilai pajak yang sama, mampu membangun 155 km jalan raya.
Baca Juga
Advertisement
Di sektor pertanian, pajak terkumpul Rp 1 triliun bisa membuka lahan persawahan mencapai 52.631 hektar (ha) lahan sawah. Dengan begitu bisa mempercepat mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Tak hanya itu, setiap Rp 1 trilun pajak mampu mensubsidi 93 ribu ton benih bahan pangan.
Sedangkan untuk sisi kesejahteraan masyarakat, dengan nilai pajak tersebut, bisa menjamin pasokan beras untuk 729 ribu rumah tangga miskin.
"Kalau para pemuka agama yang mendapat masukan dari jemaatnya, ini sama dengan APBN kita, kita juga menafkahi fakir miskin, hahkan presiden minta fakir miskin harus dipelihara negara, disitu negara hadir," terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya membayar pajak masih terbatas. Tercatat dari 250 juta masyarakat RI, baru 32,7 juta yang memiliki kemampuan membayar pajak.
Meski yang memiliki kemampuan bayar pajak itu, namun saat ini yang terdaftar sebagau Wajib Pajak, disampaikan Sri Mulyani potensinya sebesar 20,1 juta orang. Namun, yang membayar pajak realisasinya hanya sebesar 12,5 juta WP atau sekitar 62 persen.
"Jadi pajak itu penting untuk ekonomi kita dalam jangka panjang," tutupnya. (Yas/Gdn)
