Liputan6.com, Jakarta - Tak hanya Partai Demokrat, Partai Golkar pun juga meninginkan agar presidential threshold atau ambang batas pengusulan calon presiden tetap ada. Meski begitu, partai berlambang pohon beringin ini menyerahkan angkanya kepada pemerintah.
"Golkar tetap harus ada presidential threshold ya. Cuma soal berapa seperti usulan pemerintah," ungkap Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Advertisement
Sedangkan soal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen, Zainudin menyebut partainya meminta kenaikan.
"Kenaikan sih (ambang batas parlemen). Cuma persisnya saya enggak ingat. Tapi yang jelas lebih tinggi dari yang kemarin. Yang jelas itu usulan Golkar di atas 7 persen, itu usulan Golkar," papar Zainudin.
Mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM), ia menuturkan jika Golkar sudah menyiapkan dan diserahkan.
"Saya malah baca di media baru 4 (serahkan DIM), salah satunya kita, Golkar. Kita sejak tanggal 9 Januari sudah siap, sudah diserahkan," tegas Zainudin.
Belakangan memang muncul usulan agar ambang batas presiden diubah menjadi 0 persen. Usulan tersebut berasal dari Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN.
Meski begitu, sampai saat ini RUU Penyelenggara Pemilu belum dibahas karena DPR masih mengumpulkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari masing-masing fraksi.
