Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berambisi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menuju satu digit dari saat ini di kisaran 10 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menyebut tingkat kemiskinan di Republik ini 10,7 persen dengan jumlah orang miskin 27,76 juta per September 2016.
"Kita sudah meningkatkan belanja infrastruktur, belanja sosial di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan tingkat kemiskinan turun jadi satu digit saja. Sekarang kan masih 10 persenan," kata dia saat acara Laporan Triwulanan Ekonomi RI oleh Bank Dunia di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Advertisement
Menurut Sri Mulyani, pemerintah berupaya menjalankan dan merealisasikan belanja secara efektif, tepat sasaran sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk mencapai tujuan, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
"Kita sekarang berpacu dengan waktu supaya uang yang dibelanjakan tidak sia-sia. Saya menantang Bank Dunia dan lembaga lain, ayo beri saya lebih banyak alternatif supaya bisa mengurangi kemiskinan. Upaya pemerintah membelanjakan APBN sudah lebih baik untuk mengurangi kemiskinan dan semakin mendekati tujuan kita," tegas dia.
Sementara itu, Kepala Mandiri Institute Moekti P. Soejachmoen menyatakan, peran belanja atau pengeluaran pemerintah dalam menekan angka kemiskinan hanya 15 persen, sementara peranan utama dipegang oleh sektor swasta.
"Itu karena dulu banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, terutama diberikan ke barang. Harusnya yang menerima berpenghasilan rendah, tapi sekarang subsidi sudah ke orang dan akan mengurangi kebocoran subsidi. Pengeluaran pemerintah harusnya bisa lebih cepat diberikan ke masyarakat," tuturnya.
Sebagai contoh, bantuan tunai langsung. Dia menilai, pemberian bantuan tunai langsung diyakini paling cepat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam jangka pendek.
"Karena kalau orang dapat uang, langsung membelanjakan dan bergerak ekonominya. Tapi tidak bisa terus-terusan diberikan, makanya yang paling bagus pemberian subsidi bersyarat atau yang memenuhi kriteria seperti PKH, sehingga mendidik masyarakat," ucap Moekti.
Berdasarkan laporan Bank Dunia, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun untuk meningkatkan pendapatan pajak Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.
“APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves.
Chaves menyarankan, ada dua aksi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu belanja pemerintah. Pertama, realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak terbesar kepada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.
Sektor-sektor tersebut termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial.
"Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," tandasnya
