Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menjalani pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan penuh optimistis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mewaspadai kebijakan Amerika Serikat (AS), khususnya dari Presiden terpilih AS Donald Trump dan The Fed yang akan berdampak terhadap perekonomian dunia.
Sri Mulyani mengaku, lembaga-lembaga internasional masih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun di balik sikap tersebut, seluruh dunia harus bersiap menghadapi ketidakpastian, terutama yang datang dari AS sehingga harus tetap hati-hati.
"Arah kebijakan AS masih dianggap belum pasti. Ini dampaknya ke ekonomi dunia, termasuk kita. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kebijakan fiskal pajak dan belanja AS, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan moneter The Fed," ujar Sri Mulyani saat Raker dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, kebijakan moneter The Fed akan mempengaruhi ekonomi dunia. Ia menambahkan, diperkirakan Bank Sentral AS ini akan menaikkan tingkat bunganya minimal tiga kali pada 2017 sehingga dampaknya agregat permintaan bisa lebih cepat dari perkiraan.
"Ini faktor yang harus diantisipasi dan dikelola hati-hati. Termasuk dari sisi perdagangan ekspor impor Indonesia akan berada di level zero, belum pick up. Jadi pemerintah cukup hati-hati saat kondisi ekonomi global tidak pasti, tapi kita juga tetap optimistis. Optimistis tapi hati-hati," tegas dia.
Sri Mulyani optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 akan menyentuh 5,1 persen. Sementara target Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,0-5,4 persen. Inflasi dipatok pemerintah di APBN tahun ini 4 persen.
Kemudian target tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen, nilai tukar rupiah 13.300 per dolar AS, Indonesia Crude Price (ICP) US$ 45 per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak.
"Kita waspadai pelaksanaan APBN 2017, karena kita akan menjalankan subsidi tertutup dari sebelumnya terbuka. Adanya potensi tambahan belanja kewenangan PNS daerah dan pusat, tax amnesty tetap dilaksanakan sampai Maret 2017, dan potensi tambahan belanja yang harus disiapkan dari bencana alam," terang dia.
Adapun asumsi dasar makro yang disetujui di UU APBN 2017:
- Pertumbuhan ekonomi 5,1 persen
- Inflasi 4 persen
- Tingkat Bunga SPN 3 Bulan 5,3 persen
- Nilai tukar rupiah Rp 13.300 per dolar AS
- Indonesia Crude Price/ICP US$ 45 per barel
- Lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 1,15 juta barel setara minyak per hari
Target pembangunan di 2017 disepakati:
- Tingkat pengangguran 5,6 persen
- Tingkat kemiskinan 10,5 persen
- Gini rasio 0,39
- Indeks pembangunan manusia 70,1
Sementara dari pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan di UU APBN, antara lain:
- Pendapatan negara Rp 1.750,3 triliun atau lebih tinggi dari RAPBN 2017 yang diusulkan Rp 1.737,6 triliun
- Pendapatan dalam negeri Rp 1.784,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.498,9 triliun atau lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.495,9 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 250 triliun atau lebih besar dari RAPBN Rp 240,4 triliun dan dari hibah Rp 1,4 triliun.
- Belanja negara disetujui sebesar Rp 2.080,5 triliun atau lebih besar dari usulan di RAPBN Rp 2.070,5 triliun
- Terdiri dari target belanja pemerintah pusat Rp 1.315,5 triliun atau lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.310,4 triliun, belanja Kementerian/Lembaga dengan target Rp 763,6 triliun atau lebih besar dari sebelumnya Rp 758,4 triliun, dan belanja Non Kementerian/Lembaga Rp 552 triliun
- Transfer daerah dan dana desa disepakati Rp 764,9 triliun atau naik tipis dibanding RAPBN yang diusulkan Rp 760 triliun. Rinciannya, anggaran transfer daerah Rp 704,9 triliun atau naik sedikit dari sebelumnya Rp 700 triliun dan dana desa yang diketok Rp 60 triliun
- Dengan demikian, ada defisit keseimbangan primer Rp 109 triliun atau turun dari sebelumnya yang diusulkan Rp 111,4 triliun
- Sedangkan defisit anggaran ditargetkan Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Rasionya sama dari RAPBN, namun jumlah defisit di sebelumnya lebih besar, yakni Rp 332,8 triliun
- Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun.
(Fik/Gdn)
