Liputan6.com, Bandung - Sebanyak 20 organisasi masyarakat (ormas) menggelar apel kebangsaan dengan tema 'Masyarakat Jawa Barat Bersatu Untuk Mengawal Petisi Bersama'. Apel bersama itu dilakukan di depan Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat.
Petisi yang dimaksud adalah tuntutan terkait penistaan Pancasila dan Budaya, pemecah NKRI, serta pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI).
Tujuan dilakukan apel akbar kebangsaan yang diikuti sekitar 2.000 orang tersebut untuk mendukung penegakan hukum oleh Polda Jawa Barat dalam penyidikan pimpinan FPI Rizieq Shihab atas kasus penistaan Pancasila sebagai lambang negara.
Menurut salah satu Ketua Majelis Adat Sunda, M Ari Mulia Subagja, proses hukum yang berlaku sekarang ini harus diteruskan tanpa pandang bulu.
"Siapa pun yang melakukan penistaan-penistaan harus diproses secara hukum," kata Ari, Kamis (19/1/2017).
Ari mengaku puas dengan kinerja kepolisian yang dianggapnya kini telah bangkit dari keterpurukannya. Alasannya, kata Ari, beberapa periode waktu yang lalu kepolisian dianggap lemah dalam menanggapi berbagai kasus penistaan lambang dan panji-panji negara oleh kelompok tertentu.
Baca Juga
Advertisement
Ari menjelaskan, kasus penistaan penistaan lambang negara Pancasila dinilai mandek dari 2013. Sementara, kasus penistaan budaya yang memelintir kata 'Sampurasun' menjadi 'campur racun' juga jalan di tempat sejak 2015.
"Terlapor keduanya adalah Rizieq Shihab dan mungkin masih banyak lagi kasus lain yang belum terungkap," ujar Ari.
Dalam apel ini, hadir Ketua DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha dan pelapor Rizieq Shihab Sukmawati Sukarnoputri. Sukmawati dalam orasinya mengatakan, selalu perlu untuk melakukan napak tilas ke lokasi bekas perjuangan para pahlawan yang dulu memerdekakan Indonesia.
Menurut Sukamawati, napak tilas jejak perjuangan itu diperlukan sebagai bentuk terima kasih kepada seluruh pahlawan yang sebagian besar terdapat di ibu kota Provinsi Jawa Barat.
"Saya bersyukur untuk kader-kader nasionalis yang berani untuk membela Pancasila," kata Sukmawati dalam orasinya.
Meski tidak menghadiri langsung apel akbar kebangsaan yang digelar di depan kantornya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberi respons. Dia meyakini warganya memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan Indonesia.
Caranya, kata Heryawan, yaitu dengan menjaga kondusifitas keamanan di Jawa Barat oleh seluruh warga dan seluruh pimpinan daerah.
"Siapapun yang menganggu Jawa Barat harus dihadapi karena gangguan di Jawa Barat sama dengan mengganggu NKRI," kata Heryawan usai menerima perwakilan ormas di kantornya.
Heryawan menyebut, Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara yang Bhineka Tunggal Ika. Panacsila menjadi pedoman kehidupan, bersama Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, dia menegaskan, seluruh warga negara harus menjaga kebhinekaan itu.
"Semua warga Jawa Barat hidup harmonis, tidak boleh menista agama, Pancasila, budaya, serta orang per orang jangan saling dinistakan. Hidup beragam untuk silih asah asuh Siliwangi. Beda pendapat biasa," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Gubernur yang akrab dipanggil Aher itu menegaskan, semua kembali kepada seluruh pihak untuk menghormati perbedaan. Adanya perbedaan pendapat itu, jangan sampai menimbulkan kekerasan dan anarkisme.
Aher juga menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang telah berlangsung di Polda Jawa Barat agar dilaksanakan dengan adil dan benar.
Adapun dalam acara itu beberapa simpatisan memajangkan spanduk bertuliskan beragam macam kalimat. Misalnya, 'Bubarkan FPI dan Segera Tetapkan Sebagai Organisasi Terlarang', 'Mengajak Seluruh Komponen Masyarakat Jabar untuk Menolak Bahaya Gaya ISIS', 'Usir Anti Toleransi Berbudaya dan Berbangsa', 'Usir Anti Pancasila Sebagai Ideologi Berbangsa dan Bernegara', serta 'Dukung Kapolda Jabar dalam Penegakan Proses Hukum Rizieq Shihab'.
