Liputan6.com, Banjul - Lebih dari US$ 11 juta atau sekitar Rp 147,2 miliar hilang dari kas negara Gambia menyusul diasingkannya mantan Presiden Yahya Jammeh.
Menurut penasihat Presiden Adama Barrow, Mai Ahmad Fatty, saat ini ahli keuangan mencoba mengevaluasi jumlah tepat kerugian yang dialami negara.
Advertisement
Mobil mewah dan sejumlah barang lainnya terlihat sedang dimuat ke pesawat kargo asal Chad pada malam Jammeh meninggalkan Gambia.
Jammeh yang sebelumnya menolak mundur dan mengakui kekalahannya dalam pemilu presiden. Ia akhirnya tiba di tempat pengasingannya.
Lengsernya Jammeh, tidak hanya mengakhiri 22 tahun kekuasaannya, tapi juga kekhawatiran banyak pihak bahwa perang akan meletus seiring dengan telah dikerahkannya pasukan militer dari sejumlah negara.
Presiden Barrow saat ini masih berada di Senegal dan belum diketahui kapan ia akan kembali ke Gambia. Sementara itu tentara Afrika Barat telah telah memasuki Banjul untuk menyambut kedatangannya.
Fatty mengatakan kepada awak media di ibu kota Senegal, Dakar, bahwa saat ini Gambia tengah mengalami kesulitan keuangan.
"Kas negara hampir kosong," ujar Fatty. "Ini telah dikonfirmasi oleh teknisi di Kementerian Keuangan dan Bank Pusat Gambia," imbuh dia.
Fatty mengatakan, Jammeh telah membawa kabur US$ 11 juta hanya dalam waktu dua minggu. Namun klaim tersebut hingga saat ini belum dapat diklarifikasi secara independen.
Fatty mengatakan para petugas di bandara utama Gambia telah diperintahkan untuk tak mengizinkan barang-barang miliki Jammeh keluar dari negara tersebut.
Namun sejumlah laporan mengatakan, barang-barang mantan presiden itu telah berada di Guinea di mana ia berhenti dalam perjalanannya menuju pengasingan.
Dikutip dari BBC, Senin (23/1/2017), Jammeh saat ini dilaporkan telah berada di Guinea Khatulstiwa, meski para pejabat di sana belum mengonfirmasi hal tersebut.
Desember lalu, Barrow memenangkan pilpres Gambia. Namun di saat yang bersamaan Yahya Jammeh menolak kemenangan tersebut. Ia menuding pilpres diwarnai kecurangan dan minta untuk diadakan pemilihan ulang.
Namun ada pula yang mengatakan ia enggan mundur karena khawatir akan diadili menyusul dugaan pelanggaran selama berkuasa.
Tindakan Jammeh tersebut menuai kecaman dunia internasional. Economic Community of West African States (Ecowas) yang didukung PBB mengeluarkan ultimatum bagi Jammeh agar segera berhenti atau dilengserkan secara paksa.
