Liputan6.com, Tidore - Sultan Tidore, Husain Sjah mengemukakan, surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah bentuk komitmen dan kecintaan dirinya sebagai anak bangsa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sultan mengatakan, surat tersebut bersifat mengingatkan sesama saudara dan sesama anak bangsa.
"Jadi surat yang begitu terbuka kepada bapak Presiden itu sebuah bentuk komitmen dan kecintaan saya, baik kepada NKRI maupun kepada institusi kepresidenan, bahkan sampai kepada Presiden secara pribadi, Bapak Jokowi yang sudah menjadi bagian dari saudara kami," ucap Sultan Tidore kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon, beberapa hari lalu.
"Oleh karenanya, surat itu bersifat mengingatkan sesama saudara dan sesama anak bangsa, agar kelak nanti negara ini dapat dikelola secara baik-baik, dengan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan kita semua," ia menambahkan.
Sultan menjelaskan, rakyat Indonesia khususnya di Maluku Utara, memberikan apresiasi besar atas upaya pemerintah mendatangkan investor Jepang mengelola potensi alam di Pulau Morotai.
"Karena kemudian investor yang didatangkan itu akan membawa manfaat bagi rakyat Maluku Utara dan umumnya. Tapi selebihnya, sebelum bapak Presiden melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau kesepakatan-kesepakatan bersama dengan para investor, sebaiknya Bapak Presiden juga membentuk satu tim terpadu antara pemerintah pusat dan daerah," tutur Sultan Tidore.
Baca Juga
Advertisement
Tentunya, menurut Sultan, dengan melibatkan khususnya masyarakat dan representasi kesultanan yang mewakili masyarakat adatnya. "Sehingga butir-butir kesepakatan yang dibuat, rakyat merasa terwakili."
Sultan mengungkapkan, maksud dari rakyat terwakilkan itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan rakyat daerah setempat yang diikutsertakan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Toh, kalau masalah itu sampai terjadi, berarti sudah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Bapak Presiden, tapi seluruh rakyat ikut bertanggung jawab atas setiap kesepakatan-kesepakatan di dalamnya," ujar dia.
Menurut Sultan, sudah banyak yang ia lihat dan diamatinya pada setiap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di berbagai daerah. Terkadang, tidak melibatkan masyarakat lokal yang sudah lama mendiami tempat yang menjadi tujuan dari para investor.
Sultan Tidore berharap, daerah Maluku Utara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang menarik minat investor asing saat ini, seperti di Pulau Morotai, dapat dikelola dengan tidak menafikan atau mengorbankan alam dan kehidupan masyarakat setempat.
"Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada setempat di mana mereka berinvestasi, diharapkan tidak terjadi ketimpangan. Karena (investasi) yang selama ini ada (di Maluku Utara) selalu ada persoalan itu (ketimpangan). Investor masuk, dan kemudian selesai beraktivitas atas usaha-usahanya, mereka pergi," ia memaparkan.
Selebihnya, menurut Sultan, justru rakyat lebih menderita dari kehidupan sebelumnya. "Kemudian alam juga sudah tidak bisa diperbaiki karena membutuhkan proses waktu beratus tahun untuk kembali melakukan perbaikan terhadap sumber daya alam yang telah dirusak."
"Pada prinsipnya, investasi dalam bentuk apa pun, harus benar-benar investasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Adapun tujuan investor, kita tidak akan memungkiri bahwa investor juga mencari keuntungan," ia menambahkan.
Hanya saja, menurut Sultan Tidore, keuntungan yang mereka dapatkan itu jangan mengorbankan alam dan masyarakat setempat. Sebab, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada setempat harus dikelola dengan baik-baik dan untuk kemaslahatan semua rakyat.
"Di situ titiknya yang saya ingin berikan perhatian dan ikhtiar kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada di pemerintah pusat maupun daerah setempat. Di situlah yang mungkin menjadi perhatian bersama untuk kita semua," Sultan Tidore memungkasi.
