Liputan6.com, Banten - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku mendapatkan banyak laporan terkait maraknya jual beli jabatan di pemerintah daerah. Yang membuatnya miris, laporan tersebut diterima dari hampir seluruh daerah di Indonesia. .
"Setelah kejadian itu (Operasi Tangkap Tangan Bupati Klaten), banyak laporan dari daerah lain, kalau seperti itu tidak hanya di Klaten. Tapi terjadi juga di daerah lain," ujar Alex saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa 24 Januari 2017.
Dia mengatakan, seseorang berani membayar ratusan juta rupiah demi menjadi Kepala Dinas (Kadis), yang merupakan pejabat Eselon II di daerah. Setelah mendapatkan posisi tersebut, sang pejabat akan berupaya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.
Advertisement
"Itu menjadi lingkaran setan dan tidak ada putus-putusnya sampai ke pejabat tataran tamtama," kata Alex.
Pengisian dan mutasi jabatan di pemerintah daerah (Pemda) akan menjadi salah satu fokus utama pengawasan korupsi, selain perencanaan dan penggunaan APBD.
"Rekrutmen pengisian pegawai itu langkah pencegahan kami. KPK dalam melaksanakan tugasnya adalah koordinasi dan supervisi, baik pencegahan dan penindakan," Alex menandaskan.
