Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan Perintah Eksekutif. Kali ini, sesuai janji kampanyenya, Trump menandatangani pembangunan tembok sepanjang perbatasan AS dan Meksiko.
Selain tembok, Trump juga meneken rencana deportasi pendatang tak terdokumentasi.
Advertisement
Perintah itu termasuk mengancam akan menarik dana bagi kota-kota 'suaka' bagi ilegal imigran seperti New York yang selama ini tidak pernah menahan para tamu tak diundang itu.
Selain New York, ada kota-kota lainnya seperti Los Angeles, Denver, San Diego, Austin dan Boston.
"Mulai hari ini, Amerika Serikat kembali mengambil kontrol perbatasan mereka," kata Trump kepada jajaran petugas di Departemen Keamanan Dalam Negeri, seperti dikutip dari CNN, Kamis (26/1/2017).
Namun demikian, perintah Trump untuk segera membangun tembok perbatasan itu tak diikuti dengan perkiraan harga dan siapa yang membayarnya.
Selama ini, Trump kerap kali berjanji bahwa Meksiko-lah yang bertanggung jawab untuk membayar. Negeri Sambrero itu akan mengganti uang yang dibayarkan pembayar pajak AS untuk tembok pembatas itu.
Namun, Kongres harus menyutujui dana pembangunan yang diestimasi mencapi miliaran dolar itu.
Meski begitu, sehabis menandatangani Perintah Eksekutif itu, Trump mengindikasikan ia tak butuh Kongres untuk membuat undang-undang baru terkait pembatas dan reformasi agenda.
"Kita tak perlu undang-undang baru, kita tinggal bekerja berdasarkan sistem dan kerangka yang sudah ada," ujar Trump.
Membangun tembok sepanjang 3.200 km adalah janji Trump yang paling santer selama ia berkampanye.
Perintah Eksekutif yang ditandatangani pada Rabu 26 Januari 2017 itu berarti penambahan 5.000 agen patroli dan juga 10.000 petugas bea cukai.
Dalam wawancaranya dengan ABC News, Trump mengatakan pembangunan tembok itu bakal berlangsung secepatnya.
"Saya bilang ke Anda, akan ada pembayaran, dari Meksiko," kata Trump dalam wawancara itu.
Miliarder nyentrik itu juga sesumbar bahwa pembangunan tembok akan membantu Meksiko untuk mencegah masuk ilegal migran dari negara mereka.
"Justru kita akan membuat situasi stabil di perbatasan. Dengan ekonomi yang sehat dan kuat di Meksiko itu berarti baik untuk AS," ujar Trump.
Trump juga menjelaskan bahwa ia akan segera bertemu dengan Presiden Enrique Pena Nieto terkait masalah ini.
Marielena Hincapie, direktur eksekutif dari National Immigration Law Center menyebut tindakan Trump "ekstrimis, tidak efektif dan mahal" dan menuduh presiden menggunakan kebohongan tentang imigran untuk mendorong kebijakan AS.
"Trump telah merusak sistem imigrasi kami. Hasil dari kebijakan itu justru akan membuat keresahan," kata Hincapie, menambahkan bahwa organisasinya akan mengambil langkah hukum melawan Trump.
Greisa Martinez, direktur advokasi United We Dream Network, berpendapat bahwa langkah Trump "berkibat pada deportasi massal."
Perintah Eksekutif Trump Rabu tidak menyinggung kebijakan di masa Presiden Barack Obama, yang melindungi imigran gelap yang datang ke AS sebagai anak-anak atau yang merupakan orangtua dari warga AS yang mendapat status sah sehabis deportasi.
Namun, Trump selama kampanye mengisyaratkan ia akan mencabut kebijakan itu.
