Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memantau kebijakan Amerika Serikat (AS). Salah satunya, rencana The Federal Reserves menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) paling banyak tiga kali pada 2017. Kebijakan itu akan mengganggu penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun ini.
Kepala Bada Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara menyatakan, bila The Fed menyesuaikan FFR, berimbas pada tingkat bunga Indonesia dan suku bunga internasional. Dampak lainnya, beban biaya utang meningkat.
"Itu harus di-assess seberapa potensinya. Bisa juga kena ke biaya utang. Jadi kita harus hati-hati," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Pasar dunia saat ini penuh risiko karena rencana kebijakan The Fed menaikkan tingkat bunga. "Imbasnya ke yield SBN. Karena kalau kita ngeluarin utang, lalu pada saat yang bersamaan kita menaikkan yield ketika FFR belum naik, itu sudah ada cost-nya," paparnya.
Pemerintah, akan mengantisipasi dampak dari kenaikan tingkat bunga The Fed dengan berhati-hati dalam menerbitkan surat utang negara. Utang harus dieksekusi sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi pasar.
Baca Juga
Advertisement
"Kami bisa keluarkan utang saat pasar lagi tenang, tidak bergejolak. Kami akan assess terus karena pada periode di mana suku bunga The Fed akan naik, pasti ada volatilitas harian yang bisa mengubah kondisi pasar. Jadi kita mesti melihat kapan mengeluarkan utang, lihat kebutuhannya," jelas Suahasil.
Pemerintah tidak ingin mengambil salah mengambil keputusan dengan terburu-buru menerbitkan surat utang, baik dalam rupiah maupun valuta asing karena tergiur suku bunga murah.
"Kami tidak mau keputusan, keluarin surat utang sekarang mumpung suku bunga belum naik. Jangan cuma ngejar suku bunga murah, kemudian pas kami keluarin atau terbitkan, tiba-tiba ada kebijakan suku bunga naik, sehingga kami harus bayar mahal. Kami lihat kebutuhan berapa," ia menerangkan.
Pemerintah dalam menerbitkan surat utang negara harus sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya. "Kebutuhan tersebut tergantung kita dapat pajak berapa, belanja berapa, inilah yang coba kita bikin secara konsisten," ucapnya.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Kemenkeu, Schneider Siahaan mengungkapkan, pemerintah akan terus mencermati risiko kenaikan suku bunga The Fed terhadap utang luar negeri Indonesia.
"Kami akan antisipasi dengan rencana front loading yang terukur untuk meminimalisasi dampak kenaikan FFR," kata dia.
Direktur Jenderal PPR, Robert Pakpahan sebelumnya mengungkapkan, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) bruto sebesar Rp 597,04 triliun pada 2017. Penerbitan SBN neto ditargetkan sebesar Rp 399,99 triliun.
"Kami akan melakukan strategi front loading, penerbitan SBN pada semester I 2017 yang direncanakan 60 persen dari target bruto penerbitan SBN," ujar Robert.
Penerbitan SBN dalam denominasi valuta asing (valas) di pasar internasional maksimum sebesar 25 persen dari target penerbitan SBN bruto. "Pembiayaan melalui utang ditargetkan sebesar Rp 384,69 triliun, yang terdiri dari SBN neto Rp 399,99 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp 15,30 triliun," terangnya. (Fik/Gdn)
