Liputan6.com, Washington DC - Sebuah rancangan undang-undang (RUU) kabarnya telah diajukan oleh Mike Rogers, seorang anggota legislatif dari Alabama pada awal Januari ini.
Rogers mengusulkan agar Amerika Serikat (AS) "menghentikan" keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan memutuskan segala urusan dengan organisasi tersebut.
Legislasi yang disebut "American Sovereignty Restoration Act of 2017" tersebut diajukan pada 3 Januari 2017, disponsori oleh para anggota dewan yang condong konservatif, termasuk Walter B. Jones (North Carolina), Andy Biggs (Arizona), Jason Smith (Missouri), Thomas Massie (Kentucky), John Duncan, Jr. (Tennessee), dan Matt Gaetz (Florida).
Baca Juga
Advertisement
Dikutip dari Business Insider pada Sabtu (28/1/2017), kantor Kongres sejauh ini belum menanggapi permintaan tersebut.
RUU itu melarang negeri Paman Sam untuk menyumbang dana atau pasukan kepada operasi penjagaan perdamaian PBB di seluruh dunia, termasuk mensyaratkan PBB harus meninggalkan properti yang dimiliki oleh pemerintah AS.
RUU tersebut juga membatalkan Environment Program Participation Act tahun 1973, lalu kekebalan diplomatik para pegawai PBB di AS, dan menarik keanggotaan termasuk peran serta AS dalam Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO).
Kalimat dalam RUU itu bernada keras, tapi masih jauh dari syarat dukungan untuk bisa lolos dari Kongres dan maju ke Senat.
Pada 2015, Rogers pernah mencoba mengajukan RUU serupa, namun kandas.
Stephen Biddle, pakar senior kebijakan pertahanan di Council on Foreign Relations sekaligus profesor ilmu politik dan hubungan internasional di George Washington University berkomentar, "Saya menengarai para pemerintah asing lebih tertarik dalam apa yang dilakukan pemerintahan ini tentang PBB."
"Proposal ini tidak mencemaskan saya sebagai sesuatu yang bisa lebih dari sekedar suara gaduh, tapi selaras dengan narasi pemerintahan sekarang yang menentang lembaga-lembaga multilateral dan penarikan dari perang kepemimpinan global."
Sekedar Sekumpulan Orang?
Presiden Donald Trump memandang PBB sebagai "sekedar kelompok orang berkumpul, mengobrol, dan berbasa-basi" dan berjanji bahwa hubungan antara AS dan PBB "akan berbeda" dalam masa kepresidenannya.
Kritik Trump dilontarkan setelah Dewan Keamanan PBB pada akhir Desember 2016 lalu, ketika meloloskan resolusi yang menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman di tanah Palestina yang diduduki.
Bersama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ia menyerukan agar AS menentang resolusi yang disponsori Mesir tersebut. Ternyata, AS abstain sehingga resolusi itu pun lolos.
Banyak legislator dari Partai Republik yang mencela PBB memiliki bias "anti Israel" yang bertujuan mengucilkan dan melemahkan negeri Yahudi itu.
Senator John McCain (Arizona) mengatakan, bahwa pemungutan suara PBB tersebut menandai "satu lagi babak memalukan dalam riwayat janggal anti Israel oleh PBB" dan bersumpah bahwa "pemerintahan Republikan yang bersatu" akan berupaya untuk membalik resolusi itu.
Tidak banyak anggota parlemen dari Partai Republik yang sampai benar-benar menganjurkan penarikan sepenuhnya dari PBB. Pada 2015, Senator Rand Paul mengatakan bahwa ia tidak keberatan "meluluhkan" PBB. Alasannya, karena ia "tidak suka membayar sesuatu kepada negara-negara 'Dunia Ketiga' yang tidak punya kebebasan, tapi kemudian menyerang kita dan berkeluh kesah tentang AS."
Beberapa pihak mengatakan mereka mendukung penghentian dana organisasi yang menerima US$ 594 juta dari AS pada 2016 lalu. Jumlah itu setara dengan 22 persen anggaran total PBB pada tahun tersebut.
Di awal Januari, laporan BuzzFeed menyebutkan bahwa House Freedom Caucus merancang suatu UU yang diajukan oleh Lindsey Graham (South Carolina) untuk memutuskan hubungan keuangan dengan PBB. Tom Cotton, John McCain, dan Ted Cruz mengatakan mendukung prakarsa itu.
"Saya menduga pemungutan suara itu akan menciptakan terpaan balik dalam Kongres melawan PBB. PBB akan menyesali pemungutan suara itu dan saya berharap pemerintahan Obama menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan ketika sedang melangkah ke luar," demikian menurut Graham, sesaat setelah lolosnya resolusi PBB atas Israel.
Nikki Haley, pilihan Donald Trump untuk menggantikan Samantha Power sebagai Duta Besar AS untuk PBB, mengatakan saat sidang konfirmasi pada minggu lalu, bahwa PBB adalah suatu badan yang "seringkali berseberangan dengan kepentingan nasional AS". Ia juga menyerukan bahwa keputusan AS untuk abstain dari pemungutan suara tentang Israel sebagai "kesalahan fatal."
Ia mengatakan bahwa AS harus mengkaji ulang kontribusi keuangan "yang tidak sesuai proporsi" kepada PBB, tapi tidak memandang perlunya 'membasmi' dukungan AS kepada organisasi tersebut.
Haley menambahkan, "Saya ingin mengembalikan rasa percaya kepada PBB. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa menjadi suara yang kuat di PBB. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa maju dan punya tindakan di PBB."
Advertisement
