Liputan6.com, Jayapura - Pilkada Serentak di Provinsi Papua membutuhkan tambahan 2 kompi Brimob dari Mabes Polri. Pasukan tambahan ini akan digeser ke sejumlah kabupaten yang dianggap rawan dalam pencoblosan pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyebutkan, untuk pengamanan pilkada di 11 kabupaten/kota, saat ini Polda Papua mengerahkan 2.774 personel.
Advertisement
Polisi juga membagi 11 kabupaten/kota itu menjadi rawan 1 dan rawan 2 dalam pengaman pilkada serentak. Daerah rawan 1 yang dimaksudkan polisi adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Intan Jaya, dan Mappi. Sedangkan untuk rawan 2 adalah Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, Kepulauan Yapen, Tolikara, Dogiyai, Nduga, dan Lanny Jaya.
"Kami membagi daerah rawan 1 dan rawan 2, berdasarkan klasifikasi titik rawan akan gangguan keamanan, latar belakang politik lima tahun terakhir, serta akses geografi untuk tembus ke daerah tersebut," ujar Kamal, Jumat 27 Januari 2017.
Seperti halnya Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara, kata dia, dikategorikan dalam daerah rawan 2. Sebab pada lima tahun terakhir di daerah tersebut terjadi perang suku, lalu ada gangguan keamanan dari kelompok sipil bersenjata dan juga masalah politik lainnya, seperti pembakaran kantor DPRD dan fasilitas pemerintah lainnya.
"Untuk daerah rawan 1 dalam penjagaan di TPS, satu orang polisi menjaga 3 TPS. Sementara pada rawan 2, satu orang polisi, menjaga 1 TPS," tandas Kamal.
Pelipatan Surat Suara
KPU Kabupaten Jayapura mulai melipat dan menyortir surat suara.
KPU Kabupaten Jayapura, menargetkan hari ini pelipatan dan penyortiran 48 koli surat suara sudah selesai dilakukan. Dalam proses pelipatan ini, KPU melibatkan 20 orang pegawai KPU dan juga kerabat dekat dan saudaranya.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidya Maria Mokay menuturkan pihaknya sengaja tak melibatkan orang lain di luar KPU. Hal ini untuk mengurangi hal-hal yang tak diinginkan.
"Distrik Airu adalah distrik terjauh dalam pendropingan surat suara dan harus menggunakan pesawat udara. Sedangkan Kampung Umbrub di Distrik Kaureh, petugas harus berjalan kaki selama 3 hari dalam pendropingan logistik pilkada tersebut," ujar Lidya.
