Liputan6.com, Pentagon - Setelah menandatangani 10 perintah eksekutif (executive order), Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan aturan serupa di berbagai bidang. Yang terbaru, dia melarang masuknya pengungsi Suriah ke AS.
Penghentian penerimaan pengungsi Suriah itu diberlakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Trump mengklaim penerapan peraturan tersebut sebagai bagian dari langkah baru untuk menjaga AS dari teroris.
Advertisement
Trump juga menandatangani perintah eksekutif dengan cakupan luas terkait pengungsi, termasuk menangguhkan penerimaan pengungsi dari berbagai negara selama empat bulan. Masuknya pengunjung dari enam negara mayoritas muslim ke AS juga dihentikan selama tiga bulan.
Mengetahui larangan tersebut, kelompok hak asasi manusia dan pejabat terkait mengutuk langkah baru suami Melania Trump itu.
Dilansir dari BBC, Sabtu (28/1/2017), Trump menandatangani perintah eksekutif tersebut di Pentagon. Penandatanganan dilakukan setelah upacara pelantikan Gen James Mattis sebagai Menteri Pertahanan AS.
"Saya membangun langkah-langkah pemeriksaan baru untuk menjaga agar teroris keluar dari Amerika Serikat. Kami hanya ingin memasukkan orang ke negara yang akan mendukung negara kita dan mencintai orang-orang kami...," ujar Trump dalam pidatonya di acara pelantikan tersebut.
Perintah itu kemudian dirilis ke publik beberapa jam setelah ditandatangani. Berikut rinciannya:
- Penundaan AS atas penerimaan pengungsi selama 120 hari.
- Larangan pengungsi dari Suriah sampai ada perubahan signifikan.
- Penundaan selama 90 hari terhadap kunjungan dari Irak, Suriah, dan wilayah yang menjadi perhatian, termasuk Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.
- Untuk memprioritaskan aplikasi pengungsi atas dasar agama, tetapi hanya jika orang tersebut merupakan bagian dari agama minoritas di negara asalnya.
- Menerima 50.000 pengungsi pada 2017 atau hanya setengah dari batas tertinggi yang diberlakukan Obama.
Dalam sebuah wawancara TV yang disiarkan pada Jumat, 27 Januari, Trump mengatakan Kristiani akan diberikan prioritas daripada orang-orang Suriah saat mengajukan permohonan status pengungsi di masa depan.
AS, di pemerintahan Trump, juga akan meminta kepastian seseorang berkelakuan baik dari sebuah negara untuk menyetujui visa. Trump juga akan meninjau ulang skema visa dan menunda Visa Interview Waiver Programme.
Kendati demikian, akan ada pengecualian dalam kasus-kasus tertentu.
Selama kampanye kepresidenan, Trump menyarankan agar ada penutupan pintu bagi muslim yang memasuki Amerika Serikat. Tapi dia tak menyebutkan hal itu sejak terpilih November 2016 lalu.
Penandatanganan perintah eksekutif yang dilakukannya ini menuai kritik dari organisasi hak asasi, rivalnya dari Partai Demokrat dan beberapa tokoh.
Senator Demokrat, Kamala Harris, menulis perintah itu ditandatangani pada Holocaust Memorial Day. "Jangan salah, ini adalah larangan untuk muslim," tulis dia.
"Selama Holocaust, kita gagal untuk membiarkan pengungsi seperti Anne Frank ke negara kita. Kita tidak bisa membiarkan sejarah terulang," kata Kamala.
Wali Kota New York, Bill de Blasio, mengaku sangat sedih dengan peraturan tersebut.
Presiden Trump juga menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan membangun kembali militer AS. Dengan mengembangkan rencana pembelian pesawat kapal, menyediakan sumber daya dan alat-alat serta seragam baru untuk pria dan wanita.
