Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan kembali menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pemberdayaan masyarakat. Program akan diutamakan untuk daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.
Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan, penyelenggaran diklat tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.
Advertisement
Menurut dia, kuota peserta diklat yang diberikan pemerintah tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu. "Kuota tahun ini diberikan sebanyak 48.335 peserta dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar. Jauh lebih besar dari kuota tahun lalu yang hanya sebesar 4.801 peserta,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (29/1/2017).
Wahju menjelaskan, sedikitnya kuota diklat pada tahun lalu lantaran tidak kegiatan baru dimulai pada Oktober sampai Desember 2016. Dari kuota yang sebesar 4.801 peserta tersebut, terserap 4.361 peserta.
Oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, BPSDM Perhubungan diberi tugas untuk melaksanakan diklat 1 juta orang pada periode 2017-2018. Dari jumlah tersebut, 100 ribu diantaranya diberikan secara gratis bagi masyarakat di daerah berkesenjangan.
Wahju menuturkan, diklat ini bersifat short course, paling lama digelar 2 minggu. Setelah mengikuti diklat, peserta akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk bekerja. Untuk sistem perekrutan calon peserta diklat, dilakukan pemerintah daerah secara selektif. Peserta yang lolos akan diseleksi tahap berikutnya oleh BPSDM Perhubungan.
Diklat ini disiapkan untuk para lulusan SMA atau sederjat, yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan, untuk mereka yang lulusan SMP atau sederajat, akan ditawarkan profesi di sektor transportasi.
“Untuk tahun ini, diklat pemberdayaan masyarakat ini diutamakan akan diberikan kepada masyarakat golongan tidak mampu, daerah-daerah yang memiliki kesenjangan tinggi, dan pulau-pulau terpencil. Ini dilakukan sebagai bentuk kongkrit implementasi program nawacita pemerintah,” kata dia.
Wahju mengungkapkan, diklat pemberdayaan masyarakat ini akan diselenggarakan di 24 sekolah transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan.
Porsi untuk peserta diklat untuk sektor pelayaran disiapkan paling banyak dibadingkan sektor udara dan darat. Dari kuota sebanyak 48.335 peserta, untuk laut 45.435 peserta, untuk darat sebanyak 1.485 peserta, dan penerbangan sebanyak 1.415 peserta.
"Kuota sektor pelayaran lebih besar karena kebutuhan SDM di sektor transportasi laut memang sangat besar. Itu untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan, peti kemas, hingga pelayaran, apalagi pemerintah saat ini sedang membangun tol laut,” ungkap dia.
rogram diklat tahun ini sudah dimulai sejak awal bulan Januari 2017. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati, Aceh menjadi yang pertama mengadakan diklat pemberdayaan masyarakat. BP2IP Malahayati diberikan kuota 4.750 peserta diklat, disusul dengan BP2IP barombong yang sudah mulai melaksanakan pada 12 Januari lalu.
“Rencananya bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Maluku bulan depan, Presiden akan melaunching diklat gratis secara resmi yang akan diberikan kepada 240 peserta diklat vokasi transportasi,” jelas dia.
Rincian kuota dan sekolah pelaksana diklat adalah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang diberikan sebanyak kuota 6.150 peserta. PIP Makassar 6.000 peserta, BP2IP Barombong 4.175 peserta, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar 150 peserta.
Kemudian, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura 540 peserta, BP2IP Sorong 2.150 peserta, BP2IP Minahasa Selatan 720 peserta. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali 600 peserta, ATKP Surabaya 150 peserta, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya 6.000 peserta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi 40 peserta.
Selain itu, Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun 185 peserta, Politeknik Keselamatan dan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal 340 peserta, BP2IP Tangerang 5.800 peserta, BP2IP Padang Pariaman 3.150 peserta, Balai Diklat Transportasi Laut (BP2TL) dengan 180 peserta, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi 180 peserta.
Serta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta 6.000 peserta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 150 peserta, BP3 Curug 120 peserta, BP2TD Palembang 180 peserta dan BP3 Palembang 145 peserta.
Wahju mengungkapkan pihaknya memberikan kesempatan kepada anak-anak dari prajurit TNI dan Polri yang tertarik untuk bekerja di sektor transportasi untuk ikut program diklat gratis. Kesempatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan TNI dan Polri selama ini.
“TNI dan Polri selama ini mendukung dan membantu kegiatan pendidikan dan pelatihan di sekolah taruna. Oleh karena itu, kita beri kesempatan pada putra putri TNI dan Polri yang berminat ikut diklat,” tandas dia.
Untuk Informasi lebih lanjut bisa membuka website bpsdmp.dephub.go.id
