Liputan6.com, London - Kedatangan Donald Trump tak diharapkan di Inggris -- setidaknya itu yang tercermin dalam petisi yang ditandatangani lebih dari 1,6 juta orang di Britania Raya.
Dalam petisi 'Prevent Donald Trump from making a State Visit to the United Kingdom' disebutkan bahwa miliarder nyentrik tersebut boleh berkunjung ke Inggris dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan Amerika Serikat.
"Namun ia seharusnya tak diundang untuk melakukan kunjungan kenegaraan karena itu akan mempermalukan Yang Mulia Ratu Inggris," demikian alasan yang tertera dalam petisi tersebut.
Apa yang dilakukan Donald Trump yang membuatnya dianggap mempermalukan Ratu Inggris?
Baca Juga
Advertisement
Seperti dikutip dari News.com.au, Selasa (31/1/2017), pada 2012 Trump pernah berkomentar soal isu ramai terkait foto istri Pangeran William, Duchess of Cambridge yang tertangkap kamera sedang mandi matahari dalam kondisi bertelanjang dada (topless).
Gambar Kate Middletone itu ada di majalah yang dipublikasikan di Prancis, tidak di Inggris.
Namun, hal itu tak menghentikan pria yang kini menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat itu berkomentar, yang dianggap memberi dorongan pada fotografer.
"Siapa yang tak akan mengambil gambar Kate dan membuat banyak uang dari itu jika ia melakukan sesuatu seperti berjemur telanjang. Ayolah Kate!," cuit Donald Trump dalam Twitternya pada 2012 lalu.
Tak lama setelah kematian Diana, Donald Trump juga sesumbar bahwa ia bisa saja meniduri sang putri.
Undangan untuk melakukan kunjungan kenegaraan -- yang melibatkan parade kerajaan dan jamuan yang diselenggarakan oleh pihak istana -- disampaikan Perdana Menteri Inggris Theresa May saat mengunjungi Washington DC pekan lalu.
Namun, May kini dipaksa untuk membatalkan undangan kenegaraan itu -- apalagi setelah Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang untuk sementara warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.
Sejumlah politisi juga menyatakan menentang kunjungan kenegaraan Trump, termasuk yang berasal dari partai pendukung PM Theresa May, Partai Konservatif.
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn dan Wali Kota London Sadiq Khan juga menentang kunjungan kenegaraan Trump.
Buntut Kebijakan Imigrasi Donald Trump
"Kita harus membatalkan tawaran kunjungan kenegaraan penuh untuk Presiden Trump -- hingga larangannya dicabut. Saya tak yakin rakyat London akan mendukung gelaran karpet merah (untuk Trump) sampai ini terjadi," tulis Wali Kota London Sadiq Khan di Evening Standard.
Politisi Yvette Cooper adalah salah satu dari beberapa legislator yang menuduh pemerintah memberikan respons yang lemah.
Menggarisbawahi bahwa perintah eksekutif Trump ditandatangani pada Holocaust Memorial Day, dia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.
"Demi sejarah, demi Tuhan, bernyalilah untuk berbicara."
Sebelumnya, Menlu Boris Johnson mengatakan bahwa pembatasan masuk warga dari tujuh negara yang penduduknya mayoritas Muslim adalah "memecah belah, diskriminatif, dan salah."
Namun, ia menolak tuntutan agar pemerintah membatalkan kunjungan kenegaraan Trump yang telah direncanakan.
Dia mengatakan kepada politisi di House of Commons bahwa pemerintahan Trump telah meyakinkannya bahwa "semua pemegang paspor Inggris tetap dipersilahkan untuk bepergian ke AS, "bahkan jika mereka juga warga salah satu dari tujuh negara yang dilarang."
Sejauh ini, kebingungan merebak soal apakah warga negara ganda terpengaruh oleh larangan 90-hari yang diterpakan pada warga Iran, Irak, Sudan, Somalia, Suriah, Yaman, dan Libya.
Seorang juru bicara Perdana Menteri May kepada wartawan Inggris menyatakan sikap tidak setuju dengan perintah eksekutif Trump, namun Downing Street menolak membatalkan kunjungan kenegaraan.
"Agar menjadi lebih jelas, perdana menteri menyampaikan undangan atas nama Ratu -- dan dia sangat gembira bisa melakukannya. Amerika Serikat adalah salah satu sekutu terdekat negara ini, dan kami berharap kunjungan presiden AS akhir tahun ini, "kata Downing Street.
Petisi soal rencana kunjungan Trump adalah kedua yang paling populer, setelah tuntutan referendum atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa menarik lebih dari 4 juta tanda tangan tahun lalu.
Setelah petisi melewati 100.000 tanda tangan, politisi harus mempertimbangkan untuk membahasnya di parlemen. Kali ini mereka akan membahas soal kunjungan kenegaraan Donald Trump
