Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mewasapadai temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait indeks data kerawanan penyelenggaraan pilkada serentak. Data itu nantinya digunakan KPU untuk memetakan dan menyelesaikan masalah itu.
"KPU menghargai kerja Bawaslu yang memetakan potensi (masalah) kerawanan di daerah pilkada. Data ini diperlukan untuk strategi penyelesaian masalah sejak dini," kata Juri di Hotel Bidakara, Selasa 31 Januari 2017.
Advertisement
Selain daerah rawan, lanjut Juri, masalah juga bisa hadir dari hal lain seperti persaingan para calon. Karenanya, penyelesaian juga bergantung dari para peserta kontestan pilkada, dan aparat keamanan.
"Bagi KPU sederhananya penyelesaian (masalah) kerawanan pilkada adalah sepanjang taat asas dan profesional dan netral maka saya kira potensi kerawanan bisa diselesaikan," tandas Juri.
Menurut Komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan Daniel Zuchron daerah rawan berdasarkan data pemilih, Papua Barat adalah tempat paling rawan dengan jumlah 1.654 TPS. Lalu diikuti oleh DKI Jakarta dengan jumlah 678 TPS dan Aceh 672 TPS.
"Untuk TPS rawan logistik pilgub, Papua Barat menempati paling rawan dengan jumlah 851 TPS dan diikuti oleh Aceh 529 TPS. Sedangkan untuk rawan politik uang, Papua Barat tetap di posisi pertama dengan jumlah 2.048 TPS dan diikuti oleh Banten 2.000 TPS," ucap Daniel.
Daniel menambahkan, untuk wilayah rawan prosedur pemungutan suara dalam pilgub berada di Papua Barat dengan jumlah 999 TPS dan Banten dengan jumlah 565 TPS.
"TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara dalam pilgub tertinggi juga berada di Papua Barat dengan jumlah 1.272 TPS dan Aceh 1.164 TPS," kata dia.
