Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melaporkan posisi simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan pada akhir Desember 2016 mencapai Rp 83,85 triliun. Posisi tersebut turun signifikan yaitu mencapai Rp 114,94 triliun dari realisasi bulan sebelumnya yang masih berada di angka Rp 198,79 triliun.
Dikutip dari data Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, Rabu (1/2/2017), tumpukan dana nganggur pemda di akhir tahun lalu Rp 83,85 triliun atau sesuai dengan target yang telah diperkirakan sebelumnya di bawah Rp 85 triliun.
Jumlah tersebut lebih rendah Rp 114,94 triliun dari posisinya pada November 2016 yang sebesar Rp 198,79 triliun. Jumlah tersebut juga lebih rendah Rp 15,83 triliun dari posisi simpanan pemda di perbankan pada akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 99,68 triliun.
Baca Juga
Advertisement
Dari jumlah tersebut, posisi saldo tumpukan dana pemerintah provinsi (pemprov) di perbankan pada akhir Desember 2016 sebesar Rp 28,16 triliun atau lebih rendah Rp 32,44 triliun dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 60,61 triliun.
Meskipun demikian, jumlah simpanan pemprov tersebut lebih tinggi Rp 1,37 triliun dari posisinya pada akhir periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 26,80 triliun.
Masih dari data Ditjen Perimbangan Keuangan, posisi saldo simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) di perbankan pada akhir Desember 2016 adalah sebesar Rp 41,47 triliun, atau lebih rendah Rp 64,27 triliun dari posisi November lalu yang sebesar Rp 105,74 triliun.
Jumlah tersebut lebih rendah Rp 12,87 triliun dari posisinya pada akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 54,34 triliun.
Sementara itu, posisi saldo simpanan atau dana menganggur pemerintah kota (pemkot) di perbankan pada akhir Desember 2016 sebesar Rp 14,21 triliun, yang berarti lebih rendah Rp 18,23 triliun dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 32,44 triliun.
Jumlah tersebut juga lebih rendah sebesar Rp 4,33 triliun dari posisinya pada akhir periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18,54 triliun.
