Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat mengirim surat kepada pemerintah. Demokrat secara khusus meminta agar negara menjaga independensi selama pilkada 2017 berlangsung.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakinkan, pemerintah dalam posisi netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2017. Pramono menjamin tidak ada intervensi pemerintah selama Pilkada Serentak.
Advertisement
"Pemerintah pasti netral dan tidak akan melakukan intervensi," tegas Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 31 Januari 2017.
Demokrat memang secara khusus meminta agar kasus dugaan korupsi yang menjerat cawagub Sylviana Murni, ditangguhkan hingga pilkada selesai. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.
Pramono menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Semua proses penyelidikan maupun penyidikan tentu sudah sesuai dengan aturan.
"Silakan pada Kapolri, karena kan dulu ada desakan Kapolri selama pilkada enggak boleh (mengusut kasus calon kepala daerah). Sekarang sudah dicabut Kapolri, artinya silakan kepada penegak hukum," Pramono menandaskan.
