Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal buntut dari persidangan kedelapan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya bersuara terkait hal tersebut dan meminta Presiden Joko Widodo meresponsnya.
Lalu, apa kata Jokowi? "Lah kok barangnya dikirim ke saya. Iya. Ya enggak ada hubungannya," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Advertisement
Jokowi menilai, segala hal yang muncul dalam persidangan bisa ditanyakan langsung kepada yang sedang beperkara. Ini juga termasuk soal dugaan adanya komunikasi antara SBY dan Ma'aruf Amin.
"Itu juga isu pengadilan tanyakan ke sana, tanyakan yang berbicara, tanyakan. Jangan barangnya dibawa ke saya. Yang bicara itu isu pengadilan kok," imbuh Jokowi.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Jokowi menjelaskan soal dugaan penyadapan yang dialaminya.
Pernyataan itu merespons apa yang disampaikan tim kuasa hukum Ahok yang mengaku punya transkrip rekaman pembicaraan dirinya melalui saluran telepon dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.
"Saya mohon Pak Jokowi berkenan memberi penjelasan transkrip sadapan itu. Siapa yang menyadap. Supaya jelas yang kita cari kebenaran," ujar SBY dalam konferensi pers yang digelar di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu 1 Februari 2017.
SBY menganggap dugaan penyadapan ini merupakan persoalan serius. Apalagi pernyataan soal penyadapan itu disampaikan di dalam sebuah persidangan.
SBY berharap mendapat respons dari Presiden Jokowi atau penegak hukum terkait dengan apa yang dialaminya.
Menanggapi ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, tidak ada instruksi untuk menyadap Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya yang jelas, tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY)," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu kemarin.
Pramono menilai, tidak mungkin pemerintah menyadap mantan presiden, termasuk SBY. Hal ini menjadi bagian dari penghormatan kepada para mantan Presiden.
"Ini bagian dari penghormatan presiden-presiden yang ada," imbuh Pramono.
Polemik soal penyadapan SBY ini bermula ketika kuasa hukum Ahok menyebut ada komunikasi antara Ketua MUI Ma'ruf Amin dan SBY terkait permintaan fatwa MUI.
Akibat tudingan itu, beberapa pihak menilai ada yang menyadap telepon SBY dan Ma'ruf Amin. SBY juga menyebut, dia sempat diperingatkan teleponnya disadap.
