Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah belum bisa memastikan apakah bunga kredit usaha rakyat (KUR) akan kembali diturunkan pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah memiliki rencana untuk menurunkan bunga tersebut dari 9 persen menjadi 7 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, awalnya pemerintah memang ingin menurunkan bunga KUR menjadi 7 persen di tahun ini. Namun rencana tersebut mendapatkan protes dari bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembangunan daerah (BPD).
"Tadinya mau turun ke 7 persen, tapi BPR dan BPD itu sudah teriak-teriak. Mau bunuh kita? Kita sudah habis nasabahnya," ujar dia seperti ditulis Jumat (3/2/2017).
Baca Juga
Advertisement
Meski demikian, lanjut Darmin, pemerintah akan tetap memanfaatkan menggunakan selisih bunga antara 9 persen dengan 7 persen tersebut. Misalnya untuk digunakan sebagai penjaminan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri.
"Selisih bunga 9 persen ke 7 persen kita pakai untuk penjaminan orang yang tidak punya lahan," kata dia.
Darmin mengakui, selama ini penyaluran KUR untuk petani masih rendah. Perbankan lebih suka memberikan kepada pedagang atau usaha perdagangan.
"Di 2016 penyaluran KUR sebesar Rp 94 triliun, dari target Rp100 triliun. Jadi hampir tercapai 100 persen. Tapi yang benar-benar untuk produksi pertanian hanya Rp 16 triliun, sebagian besar ke pedagang," ungkap dia.
Menurut dia, selama ini petani dianggap bukan nasabah yang potensi lantaran cepatnya proses pengembalian kredit. Sedangkan pedagang dianggap lebih punya prospek yang baik bagi pegawai bank yang memberikan kredit.
"Aparat bank tidak terlalu cemerlang kalau mengurusi kredit petani. Karena pinjam 6 bulan sudah dilunasi. Kalau pedagang meningkat terus, makanya pegawai bank lebih sudah kasih pinjaman ke pedagang. Apalagi kalau petani nggak punya tanah," tandas dia. (Dny/Gdn)
