Liputan6.com, Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak lepas dari sensasi. Belum genap sebulan dirinya berkuasa sejumlah kebijakan kontroversial telah ia keluarkan.
Kali ini, Trump menyebut siap mencabut Hukum 1954 AS. Peraturan tersebut melarang gereja dan institusi keagamaan lain berkecimpung dalam aktivitas politik.
Dalam Undang-undang tersebut jika gereja dan institusi keagamaan lainnya melanggar maka status bebas pajak akan resmi dicabut. Peraturan tersebut dikenal sebagai Amandemen Johnson.
Janji Trump menghapus Amandemen Johnson disampaikan saat menghadiri acara doa pagi bersama pemuka Nasrani di Washington DC. Trump pada pemilu lalu, mendapat dukungan penuh dari penginjil di Negeri Paman Sam.
"Saya akan menyingkirkan dan menghancurkan Amandemen Johnson dan mengizinkan perwakilan setiap iman berbicara bebas tanpa takut dengan retribusi. Ingat saya akan melakukan itu," sebut Trump seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (3/2/2017).
Baca Juga
Advertisement
Persoalan Amandemen Johnson selalu dibawa Trump dalam masa kampanyenya. Ia pun disebut-sebut mendapat dukungan dari para pemuka agama konservatif karena mengemukakan isu tersebut.
Selain Trump, penghapusan Amandemen Johson didukung oleh Ketua Kongres AS yang juga politikus berpengaruh Partai Republik.
Mendulang banyak dukungan tak berarti Trump bisa melaju mulus untuk menghapus Amandemen Johnson. Tentangan dan kritik malah tidak terbendung datangnya.
Salah satunya dari Kelompok Persatuan Pemisahan Gereja dan Negara. Mereka mewanti-wanti Trump terkait bahaya besar jika peraturan tersebut dihapus.
"Presiden Donald Trump dan kroninya ingin mengubah rumah ibadah AS menjadi miniatur komite aksi politik," sebut Direktur Eksekutif kelompok tersebut, Barry Lynn.
"Ini juga akan membuat rumah ibadah fokus mendukung kandidat yang memberikan mereka dana dan bantuan. Akan jadi bencana bagi gereja dan politik di AS," jelas Lynn.
Sejak lama kelompok konservatif Kristen AS, menginginkan agar Amandemen Johnson dihapus. Mereka beralasan, peraturan ini membatasi hak bersuara dan beragama.
