Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengajak dunia usaha fokus mengembangkan tenaga kerja terampil. Ini untuk menggenjot percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Hanif menuturkan, saat ini jumlah tenaga kerja terampil sekitar 57 juta orang, dan kondisi ekonomi Indonesia berada di posisi ke-16 terbesar di dunia. Indonesia pun diprediksi menjadi negara dengan ekonomi ketujuh terbesar di dunia dengan syarat jumlah tenaga kerja terampil 113 juta.
"Setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 3,8 juta tenaga kerja terampil dari berbagai sektor," kata Hanif pada kunjungan kerjanya di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumatera Utara, Jumat (3/2/2017).
Dia menuturkan, untuk mencapai tenaga kerja terampil hingga 113 juta tersebut pemerintah tentu saja tidak akan bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dukungan dari dunia usaha tentunya sangat penting.
Baca Juga
Advertisement
Hanif mengajak dunia usaha, kalangan industri, manajer-manajer HRD untuk bisa terlibat aktif dalam program percepatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan pemerintah saat ini. "Agar peran pemerintah dan swasta saling melengkapi," ucap dia.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, saat ini tengah menggenjot skema pelatihan kerja. Skema ini harus menjadi prioritas negara, swasta, masyarakat sipil dan termasuk serikat pekerja atau serikat buruh. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja agar semua orang bisa mendapatkan akses pelatihan kerja di mana saja dan dengan mutu pelatihan yang baik.
Balai latihan kerja itu nantinya perlu didampingi tempat uji kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi, agar tenaga kerja terlatih bisa mendapatkan sertifikasi profesi. Hal ini agar orang yang tidak mengenyam bangku sekolah sekalipun, tapi mempunyai kemampuan tertentu karena faktor pengalaman, harus bisa diproses untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
"Tentu setelah standar kompetensinya disesuaikan," ujar dia.
Selama ini, menurut Hanif, investasi sumber daya manusia dianggap hanya melalui pendidikan formal. Padahal pelatihan kerja bisa jadi terobosan bagi percepatan investasi SDM. Pendidikan formal, lanjut politikus PKB itu, memang penting dan wajib. Tapi hal tersebut lebih ke arah jangka panjang. Pelatihan kerja juga penting dan bisa untuk jangka pendek, menengah, dan juga panjang.
"Akses dan mutu pendidikan formal harus digenjot, kemudian akses dan mutu pelatihan kerja juga harus digenjot," tutur dia.
Hanif Dhakiri percaya, terobosan tersebut konkretnya mendorong orang-orang dengan usia produktif untuk masuk skema pelatihan kerja, lalu berporses untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Dengan begitu mereka bisa terserap ke pasar kerja atau berwirausaha.
"Itu orientasi dari skema pelatihan kerja yang harus digenjot," ujar Hanif.
Program Pemagangan Nasional
Program Pemagangan Nasional
Pada kesempatan ini, Hanif juga mengajak perusahaan-perusahaan terutama yang ada di Sumatera Utara untuk ikut terlibat dalam program pemagangan Nasional yang merupakan salah satu terobosan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Jadi satu perusahaan memagangkan 100 orang pertahun.
Magang yang diprogramkan, Hanif Dhakiri menuturkan, magang berbasis jabatan. Magang sesuai dengan pekerjaan dengan kata lain semuanya berorientasi pada jabatan dan insentifnya jelas. Dengan komitmen bersama diharapkan Indonesia bukan hanya negara penonton.
"Dipastikan Indonesia menjadi pemain dan Indonesia menjadi pemenang," kata Hanif.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menyampaikan kondisi ketenagakerjaan Sumut sesuai survei angkatan kerja nasional dan BPS pada Agustus 2016. Jumlah penduduk Sumut hampir 14 juta jiwa dengan peduduk usia kerja 9,84 juta orang, angkatan kerja 6,36 juta orang, penduduk yang berkja 5,99 juta orang, sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 372 ribu orang atau setingkat dengan 5,84 persen.
Erry menuturkan, potensi Sumut sangat besar dan strategis dalam meningkatkan perekonomian jika dilihat dari letak geografisnya, karena di Sumut ada 10.774 perusahaan 628 di antaranya perusahaan-perusahaan besar.
"Industri diharapkan ikut berpartisipasi dan meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, baik dalam hal pendanaan, penyusunan materi pembelajaran dan yang tidak kalah penting memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang di perusahaan," ucap Erry.
Pada acara tersebut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Gubernur Sumatera Utara menyaksikan penandatanganan komitmen bersama antara BBPLK Medan, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Medan dengan PT KIM (Persero) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdasarkan kebutuhan industri.
Hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Binalattas Kemnaker RI Drs Bambang Satrio Lelono, MA, Direktur Operasi dan pengembangan PT KIM Medan (Persero) Prof Dr Ilmi Abdullah, MSc, dan para pimpinan PT KIM Medan, Kadis Tenaga Kerja Provsu Drs Bukit Tambunan, Kepala BBPLK Medan Fahrurozi, Kepala Balai K3 Medan dan para pelaku Industri di Suamatera Utara. (Reza Efendi)
Advertisement
