Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait TKI ilegal. Kehadirannya itu tepatnya untuk membicarakan tata kelola Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di daerah.
Dia menilai penting untuk melibatkan KPK dalam menangani masalah TKI. Antara lain yang terkait penyaluran tenaga ke luar negeri secara ilegal. Menurut dia, hal ini memunculkan potensi penyelewengan aturan dan menimbulkan tindak pidana korupsi.
Advertisement
"Kita kan sampai hari ini melaksanakan moratorium pelaksanaan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Tetapi masih ada kirim TKI ilegal. Kan ada potensi penyelewengan, dimana ada letak korupsinya. Kan (jadi pertanyaan) siapa yang disogok, bisa berangkat," ucap Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 3 Februari 2017.
Dia pun juga menyebut telah berdiskusi dengan KPK untuk mencari tahu siapa pemain TKI ilegal, tak hanya ke Timur Tengah, tapi juga Singapura dan Malaysia.
Kemudian, lanjut dia, terkait masalah biaya yang dibebankan ke pekerja, sebelum berangkat. Dia mengatakan biaya yang dibebankan ini tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat pekerja.
Oleh karena itu, politikus Golkar tersebut meminta bantuan KPK untuk memberantas korupsi di lembaganya terutama terkait pengiriman TKI ilegal. Walaupun, salah satu caranya dengan operasi tangkat tangan.
"Oh iya siap dong. Kalau demi perbaikan bangsa dan negara, kita harus siap," tandas Nusron di KPK.
