Liputan6.com, Stockholm - Pada Jumat 3 Februari 2017, Wakil Perdana Menteri Swedia Isabella Lovin menandatangani aturan yang menetapkan tujuan jangka panjang untuk mengurangi gas rumah kaca (greenhouse), yang juga mengikat secara hukum pemerintahan yang akan datang.
Baca Juga
Advertisement
Foto tersebut diposting di Facebook perempuan yang juga menjabat sebagai Menteri Iklim itu. Geger pun terjadi.
Pasalnya, saat menandatangani keputusan tersebut, Lovin dikelilingi tujuh koleganya yang semuanya adalah perempuan. Foto itu dianggap parodi penandatanganan perintah eksekutif anti-aborsi Donald Trump -- yang kala itu dikelilingi para pria.
Foto Trump langsung menuai reaksi. Sebab, sang presiden dianggap tak melibatkan perempuan dalam keputusan yang mengatur tentang organ reproduksi kaum hawa.
Dalam hitungan jam, postingan tersebut dibagikan ribuan kali di situs jejaring sosial Facebook.
"Foto yang luar biasa! Saya Anda mengirimkannya ke pria yang berada di sisi lain lautan," kata salah satu pengguna Facebook, seperti dikutip dari BBC, Sabtu (4/1/2017).
"Make the Planet Great Again!," tulis pengguna lainnya, memparodikan slogan kampanye Donald Trump, 'Make Amerika Great Again'.
Menyentil Donald Trump
Para pengguna Twitter pun bereaksi. "Menyukai cara Wakil PM Swedia menyentil Donald Trump dengan mempublikasikan fotonya mengesahkan hukum perubahan iklim," tulis pengguna Twitter, Ian Sinkins.
Terkait penandatanganan aturan iklim yang baru, Isabella Lovin mengatakan, Swedia ingin memberikan teladan, 'di tengah situasi ketika mereka yang skeptis terhadap perubahan iklim mendapatkan kekuasaan kembali di dunia'.
Lovin mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil peran utama dalam mengatasi perubahan iklim, isu yang kini tak lagi dipimpin AS.
Donald Trump, yang sebelumnya mengatakan perubahan iklim tipuan belaka (hoax), memicu spekulasi ia akan mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk mengatasi emisi gas rumah kaca dan membatasi peningkatan suhu global.
Pemerintah Swedia, yang mengklaim sebagai "pemerintah feminis pertama di dunia", juga telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi prioritas negara.
"Kesetaraan gender juga merupakan bagian dari solusi untuk menjawab tantangan dalam masyarakat dan hal yang wajar dalam negara kesejahteraan (welfare state), demi keadilan dan pembangunan ekonomi," demikian pernyataan pemerintah Swedia.
