Program Ini Ditunggu Disabilitas di Debat Cagub DKI Putaran Tiga

Saat ini pemerintah dinilai hanya fokus pada pembangunan fisik bagi disabilitas. Itu pun dirasa belum maksimal.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 05 Feb 2017, 17:15 WIB
Komisioner KPU, Arief Budiman mendampingi penyandang disabilitas usai melakukan simulasi Pemungutan Suara di Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (4/2). Simulasi dilakukan demi menjaga ke utuhan prosedur yang ditentukan KPU RI. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta akan menghadapi debat terakhir pada 10 Februari 2017. Debat final ini akan mengangkat tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Rupanya tema ini yang paling ditunggu para disabilitas di Jakarta. Tema itu di dalamnya berisi bagian dari masalah yang dihadapai kaum disabilitas saat ini. Para Cagub diharapkan dapat menyampaikan program serta solusi terbaik bagi para disabilitas.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Tuna Netra Indonesia (DPC Pertuni) Yogi Madsuni mengatakan, saat ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan fisik bagi para difable. Itu pun dirasa belum maksimal.

"Fisik kan memang sudah mulai adanya aksesbilitas fisik itu pun baru berapa persen. Tapi akses nonfisik itu juga penting," kata Yogi disela Sosialisasi Pilkada oleh KPU Kota Jakarta Timur di Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (5/2/2017).

Ia menjelaskan, penyandangdisabilitas sehari-hari mengais rezeki dengan menjadi tenaga pijat atau tukang urut. Belakangan pekerjaan ini sepi konsumen. Sebagian dari mereka beralih menjadi pedangan kerupuk keliling.

Penyandang disabilitas yang berdagang kerupuk kini harus menghadapi kenyataan sewaktu-waktu bisa dirazia Satpol PP. Tentu dengan alasan ketertiban umum.

"Itu kaitan daripada nonfisik karena teman-teman punya keluarga perlu makan perlu segala," ujar Yogi.

Karena itu, ia bersama penyandang disabilitas lainnya ingin gubernur mendatang benar-benar memerhatikan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan Terhadap Kaum Disabilitas. Sebab, para difabel ini juga merupakan warga Jakarta yang memiliki hak sama.

"Kami ingin gubernur siapa pun memberikan hak hidup pemenuhan hidup penjaminan hidup bagi tuna netra (disabilitas), siapa pun gubernurnya," tegas Yogi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya