Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti persoalan penegakan hukum di Indonesia saat ini, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK.
"Di samping keadilan sosial ekonomi, kita juga menghadapi keadilan yang lain. Yaitu keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia," kata SBY dalam pidato politiknya di acara Dies Natalis 15 Tahun Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Menurut dia, Indonesia berdiri sebagai negara dengan berlandaskan konstitusi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia haruslah dijunjung lebih tinggi dari apapun juga.
Advertisement
"Negara kita adalah negara hukum, demikian yang terkandung dalam konstitusi kita. Hukum adalah panglima tertinggi, bukan politik, apalagi kekuasaan," ucap SBY.
Namun demikian, Presiden ke-6 RI tersebut masih melihat adanya penegakan hukum yang tidak adil. Di mana hukum tersebut hanya runcing ke bawah namun tumpul ke atas.
"Ya, dewasa ini masyarakat tengah mengamati praktek penegakan hukum di seluruh tanah air. Ada nuansa bahwa dalam penegakan hukum ada tebang pilih," kata SBY.
SBY melanjutkan, rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui, ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak.
