Liputan6.com, Jakarta - Jelang digelarnya Pilkada Serentak 2017, presiden ke-6 RI SBY kerap melontarkan kritik hingga curhat melalui akun Twitter pribadinya. Tak sedikit pula yang menanggapi curhatan itu dengan negatif, bahkan menyerang pribadi SBY.
Kendati demikian, Partai Demokrat masih percaya pada pemerintah. Logikanya, pemerintah pasti akan melindungi setiap warga negaranya, terlebih untuk SBY yang merupakan mantan presiden.
Advertisement
"Prasangka kami tetap baik, bahwa negara akan melindungi semua warga negaranya, termasuk tentu Pak SBY, baik dia seorang presiden ke-6 atau rakyat biasa dan begitu juga ketua umum partai," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat Dies Natalis Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Selain itu, Hinca pun merasa serangan kepada SBY selama kampanye Pilkada Serentak 2017 merupakan hal yang wajar.
"Kalau serangan-serangan beberapa hari ini atau katakanlah selama pilkada ini yang cukup tinggi tensinya, kami membacanya sebagai sesuatu yang normal saja," ucap Hinca.
Yang tidak normal, menurut dia, adalah berbagai tindakan melanggar hukum. Sebut saja ketika SBY menyampaikan adanya dugaan penyadapan terhadap dirinya serta kedatangan massa ke depan kediaman SBY.
"Yang kedua paling berbahaya, karena (lokasinya) itu enggak jauh dan tetanggaan dengan Kedutaan Besar Qatar. Jadi itu kedutaan besar punya hukum internasional sendiri, Karena itu negara tidak boleh kecolongan untuk hal-hal seperti itu," ujar Hinca.
Peringatan Dini SBY
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politiknya pada Dies Natalis Partai Demokrat mengatakan setidaknya ada tiga isu yang menjadi fokus, yakni keadilan, kebinekaan, dan kebebasan.
"Kita tahu keadilan, kebinekaan, dan kebebasan mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan," kata SBY.
Negara, menurut dia, memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kebinekaan, dan menjamin kebebasan setiap warganya.
"Saya mengangkat keresahan banyak kalangan tentang wajah keadilan dan kebebasan, dan dalam batas-batas tertentu juga kebinekaan kita, tidak berarti begitu saja saya menyalahkan negara dan pemerintah. Tidak berarti pemerintah alpa dan menyimpang," kata SBY.
"Yang saya sampaikan ini anggaplah sebuah wake-up call atau peringatan dini. Wake-up call kepada para penyelenggara negara, dan juga kepada kita semua. Kita mesti peduli, bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa kita," tutur SBY.
