Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menerima kunjungan Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Campbell. Pertemuan tersebut dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Cambell datang ke Tanah Air sebagai utusan Chief of Defence Force, Australian Defence Force Marsekal Mark Binskin. Dalam pertemuan tersebut, Campbell menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil investigasi insiden yang pada lembaga pendidikan bahasa Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Australia.
Salah satu hal yang disampaikan adalah soal penyesalan mendalam dan permohonan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan Darat Australia atas insiden tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Ia mengatakan, militer Australia akan menghentikan kegiatan pelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Pembenahan internal satuan dan staf, tenaga pengajar dan personel yang terlibat serta merevisi materi pelajaran juga mereka akan lakukan.
"Australian Defence Force juga menerapkan sanksi tegas kepada seluruh personel yang terlibat dan bertangggung jawab atas kejadian tersebut, yang berdampak terhadap karier mereka," sebut Campbell dalam keterangan pers TNI kepada Liputan6.com yang dikutip pada Kamis (9/2/2017).
Menanggapi pernyataan Campbell, Gatot menyampaikan terima kasih atas cepat tanggapnya Australia yang dibuktikan dengan langkah tegas diambil Militer Australia.
"Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya. Apalagi bagi seorang prajurit TNI, hal itu sangat sensitif dan menyakitkan," tegas Gatot.
Ia menambahkan, permohonan maaf Australia sudah mereka terima. Gatot pun menyadari pada era kompetisi global saat ini, persatuan dan persahabatan sangat diperlukan bagi negara bertetangga dengan tidak mengenyampingkan perbedaan yang ada.
Meski sudah melakukan pertemuan, Panglima TNI belum mengambil keputusan atas kelanjutan hubungan kerja sama militer antarkedua negara. Hubungan kerja sama militer RI-Australia sempat dibekukan karena dugaan insiden penghinaan pancasila.
Putusan terkait masalah ini, masih akan didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
