Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, program infrastruktur ini juga sebenarnya juga telah diusung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lantas, mana program pembangunan infrastruktur yang lebih realistis?
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, mesti terbukti lebih banyak proyek pembangunan yang dieksekusi pada program infrastruktur pemerintahan Jokowi, program tersebut dinilai belum memiliki arah yang jelas.
"Di era pemerintahan Jokowi desain pembangunan infrastrukturnya belum jelas. Jadi dokumen pembangunan infrastruktur masyarakat sulit mendapatkan. Sehingga implikasinya arah kebijakan infrastruktur jadi tanda tanya. Infrastruktur tidak bisa instan, tidak bisa langsung hari ini dananya digelontorkan, besok investasi meningkat," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Enny, jika arah pembangunan infrastruktur ini lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat maka akan berdampak lebih besar pada masuknya investasi.
Namun saat ini meski pemerintah telah berusaha keras mendorong pembangunan infrastruktur, tidak berdampak signifikan pada peningkatan investasi.
"Kalau masyarakat bisa tahu arah, minimal ada kejelasan sehingga dia bisa proyeksikan bisnis apa yang akan dikembangkan. Sehingga in line, oh pemerintah mulai pembangunan infrastruktur di titik tertentu," kata dia.
Ia menambahkan, "Misalnya saya akan investasi saya akan ada guidance. Pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi. itu salah satu yangg menjadikan mengapa pemerintah sudah mulai bangun infrastruktur tapi tidak ada investasi yang masuk."
Sementara itu, di era pemerintahan SBY, ada program yang bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun ucap Enny, proyek infrastruktur dalam program ini masih banyak yang belum teralisasikan.
"Kalau Pak SBY rencana di atas rencana. Rencananya detail, tapi bagaimana rencana direalisasikan tidak ada, sehingga hanya andalkan APBN. Investor swasta tidak ada yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur," kata dia.
Menurut dia, dalam sisa masa pemerintahannya, Presiden Jokowi harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah ada sejak dulu tapi tertunda. Hal ini dinilai akan memberikan kepastian bagi investor yang telah lama menanamkan modal di Indonesia.
"Mestinya, ini yang bisa dilanjutkan. Toh realisasinya sebenarnya melanjutkan. Kan sebenarnya yang di-groundbreaking sudah didesain sejak era SBY dulu. Cuma pertimbangannya perubahan rezim jadi tidak dibungkus MP3EI," tandas dia. (Dny/Gdn)
