Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mengungkap temuan 36 lembar e-KTP dan 32 kartu NPWP palsu yang berasal dari Kamboja. Berdasarkan penyelidikan awal, diduga motif impor paket melalui jasa pengiriman tersebut terkait kejahatan cyber.
"Kami menduga bahwa impor ini memang ditujukan untuk melakukan kejahatan ekonomi, baik dalam bentuk kejahatan cyber," tutur Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (10/2/2017).
Advertisement
Selain itu, modus dugaan lainnya yakni money laundry, prostitusi, dan judi online. "Mereka memerlukan rekening sebagai tempat menampung hasil kejahatan," jelas dia.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Erwin Situmorang menambahkan, tentunya untuk membuat rekening dibutuhkan data dari e-KTP dan NPWP.
"Untuk menghilangkan jejak, mereka menggunakan identitas palsu," ujar Erwin.
Dari temuan 36 e-KTP palsu, Erwin merinci, hanya 19 foto saja yang berbeda. Sisanya ada penggandaan untuk beberapa lembar e-KTP baik dua hingga tiga kartu identitas yang berbeda dengan foto yang sama.
"e-KTP ini bekorelasi dengan NPWP. Karena dengan data yang disamarkan mereka bisa membuka rekening di bank," dia memungkasi.
Adapun pengungkapan ini bermula saat petugas Bea Cukai Soekarno Hatta mencurigai paket kiriman yang dibawa melalui perusahaan jasa pengiriman. Paket tersebut dikemas dalam boks kecil seberat 560 gram itu kemudian diperiksa x-ray.
Petugas lalu memutuskan untuk membuka paket tersebut. Hasilnya, ditemukan 36 lembar e-KTP, 32 kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pengungkapan ini. JK menduga pengungkapan yang dilakukan Bea Cukai Soekarno Hatta diduga untuk kejahatan, jauh dari kejahatan pilkada.
"Memang maksudnya kalau untuk pilkada, harusnya besar-besaran. Tapi yang kita lihat hanya beberapa puluh, terlalu riskan kalau sedikit itu. Tapi bisa juga terjadi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Memang banyak modus yang bisa dilakukan dari pemalsuan KTP ini. Namun menurut Wapres, bisa saja e-KTP itu digunakan untuk kejahatan di luar pilkada.
"Kemungkinan lainnya untuk buka rekening dengan KTP palsu, kemudian untuk tabungan rekening itu bisa terjadi. Itu ada juga ATM-ATM itu bisa menipu," imbuh JK.
Hanya saja, JK menilai efek dari pemalsuan ini tidaklah besar bila dilihat dari jumlah temuannya. Paling tidak, KTP palsu ini digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan.
